Mataram – Pembina Industri Bahrul Helmi, SH, mewakili Kepala Dinas Perindustrian NTB menghadiri lanjutan rapat di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB terkait pengelolaan pabrik garam di Kabupaten Bima.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup provinsi seperti Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan), Bappeda, Dinas Perindustrian (Disperin), Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), Dinas Perdagangan (Disdag), Dislutkan Kabupaten Bima, serta koperasi calon pengelola.
Tujuan utama dari rapat ini adalah untuk menyukseskan pembangunan pabrik garam yang akan memproduksi 12.000 ton per tahun. Dalam rapat tersebut, disepakati pembagian tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing OPD Provinsi dan Kabupaten.
Berdasarkan Surat Keputusan Tim, Dinas Perindustrian (Disperin) bertugas untuk menyiapkan data Industri Kecil dan Menengah (IKM) garam yang akan menjadi ekosistemnya. Disperin juga akan membantu dalam desain kemasan produk dan implementasi kebijakan bela beli produk UMKM lokal sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan UMKM Lokal melalui Bela Beli Produk Lokal.
Ahli garam, Bapak Zaki, menjelaskan bahwa estimasi kebutuhan garam olahan dengan populasi NTB sebanyak 5 juta penduduk yang membutuhkan 2,5 kilogram per tahun adalah sekitar 12.500 ton per tahun. Perkiraan garam olahan yang masuk dari luar daerah mencapai sekitar 70%, atau sekitar 8.750 ton per tahun.
Harga garam krosok saat ini adalah Rp. 1.000 per kilogram, sedangkan harga garam olahan mencapai Rp. 12.000 per kilogram. Dengan estimasi keuntungan produksi garam olahan sebesar Rp. 9.000 per kilogram, maka kerugian NTB akibat produk luar daerah adalah sekitar Rp. 87 miliar per tahun.
Melihat potensi ini, sudah saatnya potensi garam krosok NTB diindustrialisasi dan diolah agar dapat dimanfaatkan untuk pasar NTB sendiri dengan konsep kolaborasi untuk profit bersama.