Selasa, 25 November 2025 — Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Nuryanti SE., ME., menghadiri Rapat Kerja Strategis Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT (KR-BNN) yang berlangsung di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerja sama antardaerah serta mendorong sinergi pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Bali, NTB, dan NTT.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) sebagai tindak lanjut dari forum KR-BNN sebelumnya di Bali. MoU ini mencakup sedikitnya 10 bidang kerja sama, dengan fokus awal pada pengembangan tiga sektor prioritas: pariwisata, transportasi, dan energi baru terbarukan (EBT).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya menegaskan bahwa kolaborasi antara ketiga provinsi merupakan hubungan yang telah terjalin sejak lama.
“Provinsi ini bukan diharuskan bekerja sama, tetapi ditakdirkan untuk bekerja sama. Karena banyak kesamaan. Dulu Sunda Kecil kami bertiga. Yang berbeda di kami hanyalah agama mayoritas,” ujarnya.
Beliau juga menekankan bahwa Bali, NTB, dan NTT memiliki visi yang sama dalam memperkuat ekonomi hijau sebagai komitmen menjaga kelestarian lingkungan.
“Kami ini pulau kecil, kalau tidak dikendalikan, perubahan iklim akan membuat kami menjadi korban,” tegasnya.
Selain itu, ketiga provinsi eks-Sunda Kecil tersebut berkomitmen mendorong pengembangan ekonomi biru berbasis potensi kelautan.
“Kami ini kepulauan, hidup dari kekayaan laut. Laut harus kami jaga, dan ini yang menjadi offering pariwisata serta hasil laut yang kami tawarkan,” jelasnya.
Gubernur NTB berharap kerja sama strategis ini dapat mulai direalisasikan pada tahun 2026, terutama dalam pengembangan energi terbarukan, peningkatan konektivitas antardaerah, serta penguatan sektor pariwisata.
Acara penandatanganan MoU turut dihadiri para bupati dan wali kota se-NTB, Managing Director Stakeholder Management Danantara, para Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, serta perwakilan BUMN.