Mataram – Kepala Dinas Perindustrian NTB, Hj. Nuryanti, ME, ikut serta dalam Rapat Koordinasi Desain Penataan Perumahan dan Pemukiman di NTB yang berlangsung di Gedung Graha Bhakti, Kantor Gubernur NTB, hari ini. Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Bapak H. Fahri Hamzah, S.E., serta sejumlah pejabat pemerintah daerah dan perwakilan dari kabupaten/kota se-NTB.
Dalam sambutannya, Fahri Hamzah menekankan pentingnya sinergi antarlevel pemerintahan untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan di NTB. Ia menggarisbawahi program strategis nasional berupa Program 3 Juta Rumah, yang bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kami memilih NTB sebagai percontohan. Program ini telah diperkuat dengan SKB Tiga Menteri tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah. SKB ini mencakup pembebasan BPHTB, percepatan penerbitan PBG paling lambat 10 hari, dan pemberlakuan nilai MOR sebesar Rp7 juta untuk bujangan serta Rp8 juta untuk keluarga. Kami berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan kebijakan ini untuk mempercepat realisasi program di lapangan,” ungkap Pak Wamen (17/1).
Sementara itu, Pj Gubernur NTB, Hassanudin, menyampaikan bahwa NTB telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan perumahan dan permukiman. Hingga tahun 2024, NTB telah membangun 49 rumah susun (rusun) dengan total 1.728 unit, di mana 36 rusun sudah selesai diserahterimakan, dan 1.589 unit rumah khusus (rusus), dengan sebagian besar juga sudah diserahterimakan kepada masyarakat.
“Provinsi NTB juga telah menyusun RP3KP di tingkat provinsi dan sembilan kabupaten/kota. Kami terus mendorong percepatan penyelesaian di Kabupaten Lombok Timur yang masih dalam proses. Dukungan pemerintah pusat sangat penting untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang ada, khususnya terkait regulasi dan pendanaan,” ujar Pak Pj Gub (17/1).
Rapat koordinasi ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mewujudkan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat NTB.