Mataram, 29/8/2024
Dalam rangka finalisasi juknis Pembinaan APHT di kantor Bappeda Provinsi NTB hadir mewakili Kepala Dinas Perindustrian NTB, Kepala Bidang Kerjasama, Pengawasan, Promosi dan Investasi Industri, Arifin, SH, MH. didampingi Pembina Industri Bahrul Helmi, SH.
Hadir dalam pembahasan tersebut Bea Cukai Mataram, OPD terkait lingkup Pemprov NTB, dan OPD terkait lingkup pemkab Lotim.
Juknis pembinaan dan pengelolaan APHT merupakan implementasi pergub 71/2023 ttg pengelolaan APHT yg akan digunakan sbgi instrumen/ acuan para pihak dlm penggelolaan APHT/SIHT Paok Motong Lombok Timur serta penggunaan DBHCHT.
Pembahasan didahului pengantar oleh Kaban Bappeda, dgn point arahan :
- APHT mrpkn kebijakan strategis Pemprov NTB sebagai salah satu implementasi pembangunan industri maka diharapkan dpt meningkatkan meningkatkan penyerapan DBHCHT.
- pembinaan APHT yg mrpkn implementasi PMK 22/2023 harus selaras dan terintegrasi dgn regulasi PP 20 thn 2024 ttg Perwilayah Industri (harus sesuai regulasi yg berlaku)
- Menyusun Juknis Pembinaan APHT dan ditetapkan melalui SK Gub.
Juknis yg dibahas meliputi :
- Persyaratan dan kewajiban penyelenggara, pengusaha pabrik, dan Pengusaha lainnya (pendukung)
- SIHT
- Alur proses produksi SKT dlm APHT/SIHT
- asset tanah dari Pemkab Lotim dipinjam pakai kepada Pemprov NTB
- asset gedung , mekanisme pemanfaatannya
- pembinaan dan fasilitasi penyelenggara dan pelaku usaha
7. sosialisasi dan pengawasan - pemanfaatan DBHCHT
Selanjutnya masukan peserta, diantaranya:
Biro Hukum
- Ada hubungan dan konsekwensi hukum, jika juknis berlaku surut.
- BMD dikeluarkan dalam juknis, biar mengacu pd ketentuan pergub BMD.
Disperin Lotim : menunggu terbit juknis sbg acuan utk ikut pembinaan dalam APHT.
Masukan Disperin Provinsi: Juknis perlu memasukkan sewa menyewa asset, PKS nya. Nama penyelenggara secara umum, clearkan asset, listrik dan keamanan belum dianggarkan di disperin
BPKAD : Disperin merupakan penanggungjawab , ketika barang dimanfaatkan utk dibuatkn kerjasma (permendagri 7 terkait pemanfaatan BMD)
Bea Cukai : APHT adalah rumah besarnya
Bisa pada KIHT, SIHT.
persyaratan hrs merujuk psl 7 PMK 22/2023.
Pembahasan dilanjutkan dengan membahas materi juknis berupa rencana kerja masing masing OPD lingkup Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Timur oleh semua peserta sampai final/rampung dan siap diajukan kepada pimpinan.