Mataram, Rabu 23 Juli 2025 — Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Nuryanti, SE., ME., hadir sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi antara Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka Pemutakhiran Data dan Informasi untuk Analisis Kewilayahan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.
Turut mendampingi Kepala Dinas dalam rapat tersebut, Kepala Bidang Kerjasama, serta Kasubag Program dan Keuangan Dinas Perindustrian NTB.
Rakor ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas, di mana Direktorat Pembangunan Indonesia Timur memiliki tugas mengoordinasikan wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya menajamkan data dan informasi kewilayahan sebagai dasar analisis dan perumusan RKP 2027 yang selaras dengan sasaran pembangunan nasional.
Dalam pemaparannya, Hj. Nuryanti menekankan dua pokok materi utama:
Isu Strategis Dinas Perindustrian NTB, yang mencakup tantangan pembangunan industri daerah, peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan SDM industri, serta perluasan pasar dan akses teknologi industri.
Dukungan Program dan Lokasi Prioritas, khususnya yang selaras dengan bidang industri dan mendukung capaian dalam RPJMN 2025–2029.
Lebih lanjut, Kepala Dinas juga menyampaikan arah kebijakan dan strategi jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian NTB yang fokus pada:
Penguatan Struktur Industri Daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan,
Peningkatan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah (IKM),
Penguatan Ekosistem Inovasi dan Teknologi Industri, serta
Pengembangan Kawasan Industri dan Sentra Industri Baru yang berbasis potensi lokal dan berorientasi ekspor.
Partisipasi aktif Dinas Perindustrian NTB dalam forum ini menjadi wujud nyata komitmen daerah dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan industri yang lebih tajam dan berbasis data.