Pada Selasa, 6 Agustus 2024, Tim Disperin NTB melakukan kunjungan penting ke kawasan industri di Paokmotong, Masbagik, Lombok Timur. Selain proses verifikasi calon industri rokok, tim juga melakukan monitoring, pengawasan, dan pengendalian terhadap industri rokok yang ada. Di hari yang sama, kegiatan pengawasan juga dilanjutkan ke PT. High Point Fisheries, sebuah industri pengolahan dan pengemasan ikan tuna di Labuhan Lombok, Lombok Timur. Kunjungan ini memiliki beberapa tujuan penting untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi industri terhadap perekonomian daerah dan nasional.
Kegiatan proses verifikasi calon industri rokok di APHT sekakigus melakukan monitoring, pengawasan dan pengendalian industri rokok di APHT Paokmotong, Masbagik, Lotim, hasil kegiatan al:
- Proses verifikasi utk ijin usaha industri blum bisa dilaksanakan, krn peralatan sarana prasarana produksi blum ada.
- Jumlah alat produksi / linting rokok yang ada yaitu: 200 unit (100 unit pengadaan Distambun dan 100 unit milik penyelenggaraAPHT/Pak Gaguk), jumlah tenaga kerja skrng di APHT 215 org dr 2 perusahaan.
- Perusahaan yg ada di APHT skrng tinggal 2 dari sebelumnya ada 3 perusahaan, dan tdk sanggup melanjutkan usaha lg dan rencana akan masuk lg 1 perusahaan pengganti yaitu: Cv. Nurul Azmi, namun saat ini belum ada peralatan produksi utk dipakai oleh tenaga kerja.
- Kontribusi APHT ke Negara melalui pembayaran pita cukai rata2 Rp.400 juta/sebulan, ditambah pajak perusahaan rokok 10% dari total biaya cukai, (150 juta pph, PAD 40 jt), kemudian pengeluaran untuk gaji karyawan perbulan rata-rata Rp.75 jt dari total jumlah tenaga kerja 190 org.
- permasalahan yg ada masih adanya perusahaan rokok ilegal bahkan ada di sekitar APHT tdk pernah dilakukan penindakan. KemudianTenaga kerja yg baru2, sebelum di pekerjakan wajib diberi bimtek oleh penyelenggara. utk itu perlu adanya dukungan pemerintah daerah utk membantu pelatihan.
- target penyelenggara APHT thn 2025 utk kontribusi ke negara dari cukai Rp. 1.5 milyar/bln, Penyerapan tenaga kerja 2025 sekitar 500 org. dan jg tentunya peningkatan PAD dari penyewaan peralatan dan sarpras yg diadakan oleh pemda provinsi