Siapkah IKM NTB Menghadapi Kewajiban Jaminan Produk Halal di Tahun 2019?

Oleh : Santi Meitasari, ST,M.Entr -- Usaha pemerintah dalam memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat Indonesia, dibuktikan dengan disahkannya Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut sebagai UU JPH) pada tanggal 17 Oktober 2014. Salah satu tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal ini adalah  meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha ketika memproduksi dan menjual produk halal sebagai bentuk jawaban atas pertumbuhan permintaan produk halal dunia yang cukup pesat. Selain itu, peraturan perundang-undangan ini sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang  saat ini masih banyak ditemukan kasus-kasus yang cukup meresahkan  konsumen.  Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi baru-baru ini tentang mi instant dari Korea yang tidak mencantumkan peringatan “mengandung babi” pada kemasan.  Kasus lain yang sangat menghebohkan juga pernah terjadi pada tahun 2001, ketika Ajinomoto dinyatakan mengandung lemak babi oleh MUI. Hal ini sangat meresahkan masyarakat, terlebih lagi mayoritas penduduk Indonesia  beragama islam. Masih banyak terjadinya kasus-kasus seperti di atas merupakan salah satu dasar di terbitkannya UU JPH.

Konsekuensi dari disahkannya perundangan ini adalah kewajiban seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia memiliki sertifikasi halal. Pengertian produk berdasarkan UU JPH ini adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Ketentuan mengenai jenis produk yang bersertifikat halal tersebut secara bertahap akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH, pada tanggal 17 Oktober 2017 Menteri Agama meresmikan struktur baru  yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Badan yang berkedudukan  di bawah Kementerian Agama ini memiliki kewenangan administratif dalam penerbitan sertifikat halal menggantikan LPPOM MUI yang selama ini menjadi lembaga yang mengelola proses administrasi terhadap regristasi sertifikasi halal sejak 6 Januari 1989.  Tetapi dalam melaksanakan kewenangannya, BPJPH tetep bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan 
Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI  akan berperan penting dalam mengeluarkan fatwa keputusan penetapan halal produk. Sedangkan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk akan dilakukan oleh LPH. LPH melalui petugas auditor halal akan memeriksa dan mengkaji baik dari segi bahan yang digunakan, proses pengolahan produk, fasilitas produksi, sampai pada pendistribusian dan penyajian produk berikut memastikan sistem jaminan halal pelaku usaha. Prosedur pengajuan sertifikasi halal dapat di lihat pada bagan berikut sesuai penjelasan  Kepala Pusat Regristasi dan Sertifikasi Halal BPJPH pada presentasi Implementasi UU JPH tanggal 8 September 2017.

 

Melihat semakin ketatnya prosedur untuk memperoleh sertifikasi halal, menimbulkan kekhawatiran bagi para pelaku usaha kecil dan rumah tangga. Kekhawatiran terbesar IKM terletak pada kesiapan IKM dalam menghadapi proses pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang dihasilkan berikut juga beban biaya yang harus dikeluarkan. Terlebih lagi kepemilikan sertifikat halal tersebut akan menjadi wajib dari yang sebelumnya sukarela. Menjembatani hal itu, UU JPH memungkinkan usaha mikro dan kecil untuk mendapat fasilitas pembiayaan sertifikasi halal oleh pihak lain sebagaimana tertera pada pasal 44. Selain itu, masa berlaku sertifikat halal diperpanjang menjadi 4 (empat) tahun, yang sebelumnya hanya 2 (dua) tahun, dan dapat mengajukan pembaharuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

Selama ini, Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai visi mewujudkan masyarakat industri yang unggul dan mandiri, telah melaksanakan program fasilitasi sertifikasi halal bagi IKM, dimana data penerima fasilitas  lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.

 

 Tentu saja jumlah tersebut terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah IKM pangan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data tahun 2016, cabang industri pangan menempati urutan  terbesar kedua setelah kerajinan dengan jumlah 21.816 unit usaha  atau 26,99 % dari total jumlah unit usaha se-Nusa Tenggara Barat dan menyerap tenaga kerja sebesar 84.168 orang.  Sedangkan sertifikasi halal juga dimungkinkan bagi produk-produk kerajinan seperti misalnya produk berbahan dasar kulit. Jumlah IKM yang cukup besar ini menjadi tantangan tersendiri  bagi Dinas Perindustrian untuk menfasilitasi dan menyiapkan IKM NTB dalam menghadapi kewajiban sertifikasi halal ini. Kedepan, diharapkan BPJPH dapat segera menyelesaikan rancangan peraturan pelaksanaan UU JPH dan menyiapkan perangkat pendukung pelaksanaan JPH ini sampai ke tingkat provinsi.  Serta diharapkan,  dalam pelaksanaannya BPJPH memberikan hak pelaku usaha untuk  memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem 
JPH,  pembinaan dalam memproduksi produk halal, dan 
pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal 
secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan tenang dan tidak terkena sangsi yang dijelaskan pada pasal 56 dan 57 UU JPH. Terakhir, himbauan kepada IKM yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat untuk segera mempersiapkan diri dan proaktif dalam menghadapi aturan baru tersebut.

 

Link Undang-undang no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. http://disperin.ntbprov.go.id/sites/default/files/Dokuments/UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL  _0.pdf

Link Rekapitulasi Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016 : http://disperin.ntbprov.go.id/sites/default/files/Dokuments/REKAP2016E.pdf