Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota

Primary tabs

Rakor dibuka dan dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian, Bapak Sanwani Mahmud.

Narasumber/Tenaga Ahli/Pakar: Ir. Ansari Bukhari, MBA, Prof. Dr. Ir. DrajadIrianto, Dr. Ir. Akhmad Zainal Abidin, Ditjen Bina Bangda Kemendagri (Jahluddin), Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bappenas.
Poin-poin pembahasan:

Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota disusun melalui pendekatan:

  1. Top down, yaitu 10 industri prioritas dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional/RIPIN: (1) pangan; (2) farmasi, kosmetik, dan alatkesehatan; (3) tekstil, kulit, alas kaki, dananeka; (4) alattransportasi; (5) elektronika dan telematika/ICT; (6) pembangkit energi; (7) barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa industri; (8) hulu agro; (9) logam dasar dan bahan galian bukan logam; (10) kimia dasar berbasis migas dan batubara).
  2. Bottom up, yaitu potensi daerah
    1. Sinergitas antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota karena merupakan dokumen perencanaan dengan periode 20 tahun.
    2. Harus terdapat keterkaitan yang jelas antara visi pembangunan daerah dengan visi pembangunan industri.
    3. Rencana Pembangunan Industri Provinsi harus mengutamakan kepentingan Pemerintah Provinsi secara umum dan tidak mengutamakan keunggulan satu atau beberapa pemerintah kabupaten/pemerintah kota.
    4. Strategi pembangunan industri harus bersifat makro dengan jumlah yang tidak sebanyak program/kegiatan.
    5. Target sasaran harus memperhitungkan pertumbuhan sektor lain.
    6. Untuk Kawasan Peruntukan Industri harus fokus pada program infrastruktur yang diperkirakan dapat terlaksana di kawasan tersebut dan harus memperhatikan infrastruktur dasar (air,jalan,listrik) yang sudah ada.
    7. Pendekatan kawasan peruntukan industri adalah menurunkan cost atau meningkatkan revenue.
    8. Pembangunan/pengembangan perwilayahan industri, idealnya dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan swasta, namun pada kondisi tertentu jika bisnis belum menjanjikan, maka pemerintah daerah dapat melakukan inisiasi.
    9. Harus jelas keterkaitan antara Sentra Industri Kecil dan Menengah dengan kawasan industri dan potensi daerah.
    10. Proses penjaringan industri dilaksanakan melalui pendekatan past performance (data statistik) dan kondisi eksisting (potensi yang terkandung tapi belum tergarap).
    11. Daerah lain harus diperhitungkan sebagai daerah yang memiliki kontribusi dan bukan menjadi saingan dalam proses pembangunan industri.
    12. Harus dilakukan simulasi cost di suatu kawasan untuk dapat menarik investasi dari para pelaku usaha.
    13. Pemerintah daerah harus dapat mengantisipasi terjadinya tragedi hilirisasi industri, dimana industri tersebut berkontribusi besar kepada negara namun berkontribusi kecil kepada daerah.
    14. Diperlukan perhitungan yang jelas antara visibiliti industri dan visibiliti kawasan.
    15. Koordinasi, fasilitasi, sinergi dengan sektor lain harus dikedepankan.
    16. Pembangunan industri tidak hanya mengandalkan sumber pembiayaan dari APBN dan APBD, namun juga dari pelaku usaha.
    17. Pengajuan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota disesuaikan dengan tahun pembuatannya.

 

Unit Kerja: