Pengarusutamaan Gender dan Isu Kesenjangan, Sebuah Pemikiran dari Sudut Pandang Sektor Industri

Oleh : Kemala Febrihadini, ST, M.Eng

 

Menurut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk mengurangi kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dengan cara:menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya,memperoleh manfaat pembangunan, dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program dan kebijakan pemerintahSedangkan gender itu sendiri adalah perbedaan peran, fungsi,dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan bukan merupakan kodrat, sehingga dapat berubah sesuai jaman dan bersifat lokal tergantung pada kondisi daerah setempat.

Arah kebijakan Pengarusutamaan Gender pada RPJMN adalah meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); serta meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Kemudian, arah kebijakan RPJMN tersebut dijabarkan ke dalam arah kebijakan RPJMD menjadi: meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan; meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; serta Keluarga Berencana, dan kesehatan reproduksi remaja. Poin pertama, yang indikatornya adalah jumlah SKPD/ OPD yang melaksanakan Perencanaan Pengganggaran yang Responsif Gender (PPRG), kemudian menjadikan PPRG menjadi tanggung jawab semua SPKD/ OPD termasuk Dinas Perindustrian yang membina bidang pengolahan. Merujuk kepada arah kebijakan tersebut, maka Dinas Perindustrian Provinsi NTB juga perlu melakukan analisa apakah program/ kegiatan yang direncanakan/ dilaksanakan sudah responsif gender, berdasarkan empat poin berikut:

 Gambar 1. Aspek Kesetaraan Gender

 

Kemudian berdasarkan Pendampingan Teknis PPRG yang mencoba menganalisa salah satu program yang mewakili tupoksi Dinas Perindustrian Provinsi NTB - menggunakan Gender Path Analysis, direkomendasikan analisa sebagai berikut:

 

Gambar 2. Analisa Faktor Kesenjangan Gender

Dari sudut pandang lain, analisa tersebut dapat terkesan terlalu memaksakan adanya kesenjangan gender.

        • Terkait akses, di era digitalisasi seperti sekarang ini masalah informasi sangat mudah di akses, terlebih informasi terkait program/ kegiatan pemerintah terpampang di website masing-masing SKPD/ OPD, permasalahan selanjutnya adalah apakah ada keinginan untuk mencari tahu atau tidak, karena akses informasi tidak pernah dibatasi.
        • Terkait partisipasi, selama kualifikasi terkait sektor industri terpenuhi (seperti administrasi, ijin industri, NPWP, dll) seluruh pelaku usaha industri berhak mengajukan diri sebagai penerima kegiatan pembinaan tanpa memandang golongan gendernya. Selanjutnya karena kuota anggaran yang terbatas, calon peserta akan dipilih berdasarkan ranking dari kualifikasinya, sekali lagi tanpa melihat golongan gender.
        • Terkait kontrol, jika persoalan utamanya adalah sebagaimana dicontohkan di atas, tanpa melalui analisa yang berbelit pun, jelas diketahui bahwa dalam budaya timur, termasuk juga budaya Islam (sebagai agama dengan penganut terbesar di Indonesia), gender perempuan cenderung menurut dan bergantung pada izin dari gender laki-laki.
        • Terkait manfaat, jika terkait manfaat tidak langsung tentunya karena hanya ada dua golongan gender, maka terlepas siapa yang menerima manfaat langsung kedua golongan gender tersebut tetap mendapat manfaat karena memang tidak pernah ada pembatasan untuk penerima manfaat tidak langsung. Untuk itu, dalam perspektif kami faktor “manfaat” disini adalah terkait dengan penerima manfaat langsung, dan sekali lagi dalam pembinaan di sektor perindustrian tidak pernah dibatasi berdasarkan gender.

Melihat dari contoh analisa ke-empat faktor kesenjangan gender pada gambar 2 di atas, faktor kesenjangan lebih condong terkait dengan budaya sosial yang sudah tertanam di masyarakat dan secara tupoksi serta kewenangan Dinas Perindustrian tidak dapat mengintervensi.

Untuk membahas lebih jauh, dalam penggalian sebab kesenjangan internal dan eksternal, dicontohkan analisa sebagaimana gambar 3 di bawah ini. Dapat diamati, bahwa tidak ada keterkaitan antara faktor kesenjangan yang telah dibahas di atas, dengan analisa penyebab kesenjangan tersebut.

 

Gambar 3. Analisa Penyebab Kesenjangan Gender

Dengan demikian, dari sudut pandang sektor industri kami dapat sampaikan bahwa program pembinaan oleh pemerintah tidak memunculkan isu kesenjangan gender. Lebih lanjut, pada sektor industri terdapat 5 cabang industri yaitu pangan; sandang; kimia dan bahan bangunan; logam dan elektronika; serta kerajinan. Cabang industri pangan dan sandang didominasi oleh tenaga kerja perempuan, cabang industri kimia dan bahan bangunan serta logam dan elektronika didominasi oleh tenaga kerja laki-laki, sedangkan pada cabang industri kerajinan tenaga kerjanya cenderung seimbang secara gender. Untuk itu dapat dikatakan bahwa, sektor industri telah melibatkan kedua golongan gender secara seimbang pada cabang industri yang sesuai, sehingga dapat dikatakan cenderung tidak memunculkan isu kesenjangan gender.

 

Referensi:

Paparan Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya BAPPEDA Provinsi NTB pada Pelatihan PPRG NTB Tahun 2018

Paparan Narasumber Pelatihan PPRG NTB Tahun 2018

Unit Kerja: