NTB Dukung Kolaborasi Percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Primary tabs

 Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), jadi satu diantara usaha percepatan Program Prioritas Nasional Reforma Agraria serta Perhutanan Sosial (RAPS).

Sekarang ini Kantor Staf Presiden bekerja bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta Hidup (KLHK), Kementerian Agraria serta Tata Ruangan/Tubuh Pertanahan Nasioanal (ATR/BPN), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Ketinggalan serta Transmigrasi mengadakan “Pra-Rembuk Nasional Reforma Agraria serta Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial” di 9 (Sembilan) Propinsi Prioritas untuk meyakinkan penyelesaian saran prediksi piala dunia Tanah Object Reforma Agraria (TORA) serta Perhutanan Sosial dari orang-orang serta partner pembangunan, jadi persiapan Rembuk Nasional Reforma Agraria serta Pehutanan Sosial Untuk Keadilan Sosial.

Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal semacam ini menyebutkan support serta kesiapan kerjasama untuk percepatan Reforma Agraria serta Perhutanan Sosial.

“Bentuk prinsip ini berbentuk pembentukan Gugus Pekerjaan Reforma Agaria yang sudah di sampaikan pada Ayah Gubernur, ” ungkap Dr. H. Agus Patria, SH. MH. Asisten Pemerintahan serta Kesra Setda Prov. NTB pada Pra Rembuk Reforma Agraria serta Perhutanan Sosial di Ruangan Rapat Paling utama Gubernur Nusa Tenggara Barat, Selasa (10/4/2018).

Gubernur NTB juga sudah membuat Tim Inventarisasi serta Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Lokasi Rimba dengan SK Gubernur untuk percepat penyelesaian lokasi rimba yang nanti juga akan dilakukan tindakan dengan pemberian Izin dengan skema Perhutanan Sosial atau pemberian Hak (Reforma Agraria) pada orang-orang.

“Dengan kerjasama pusat, daerah serta orang-orang ini diinginkan dapat mendorong orang-orang supaya makin aktif menyarankan RA atau PS serta jenis pemberdayaanya untuk dilakukan tindakan ATR/BPN, KLHK serta Kemendes yang sudah ada dengan kita disini” kata Agung Hardjono, Tenaga Pakar Paling utama Kantor Staf Presiden dalam pembukaan serta pemberian arahan dalam Pra-rembuk.

Pra Rembuk ini dipandu oleh Abetnego Tarigan, Tenaga Pakar Paling utama Kantor Staf Presiden di hadiri oleh Kementerian ATR/BPN diwakili oleh Reny Widiawati, Sesditjen Pengaturan Agraria, Eri Indrawan serta Sigit Nugroho mewakili Ditjen Planologi serta PSKL Kementerian Lilngkungan Hidup serta Kehutanan, Suprapedi serta Dudi Nugraha mewakilil Kementerian Desa PDDT, OPD Propinsi, grup partner pembangunan diantaranya perwakilan Serikat Petani Indonesia, Samanta, Rencanaso, Koslata, Gema Alam, Partner Samya, Transform, WALHI, WWF, Serikat Tani serta Komunitas Komunikasi Petani Dompu.

Dengan spesial Wakil Sekjend PBNU Imam Pitudu mengemukakan kalau deretan NU Pusat serta Daerah siap mensupport bahkan juga jadi ujung tombak percepatan Program Prioritas Presiden Reforma Agraria serta Perhutanan Sosial.

“Hukum menghidupkan tanah yang mati yaitu harus. Fiqih-nya harus dikelola tanpa ada atau mungkin dengan izin pemerintah. Dengan terdapatnya Program RAPS ini jadi pemerintah telah menggerakkan fiqih” kata Imam.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup NTB, Ir. Madani Mukarrom, sekarang ini capaian Perhutanan Sosial yang sudah diserahkan pada orang-orang mencakup Rimba Kemasyarakatan (HKm) : Penetapan Areal Kerja (PAK) HKm di NTB seluas 31. 220, 50 Ha, IUPHKm : 20. 049, 6 Ha, Penetapan Areal Kerja (PAK) HTR : 4. 396 Ha, IUPHHK- HTR : 3. 152, 88 Ha, Kemitraan Kehutanan/KK 11. 604 Ha serta MoU KK seluas 3. 821 Ha. Terlebih dulu tanggal 27 Oktober 2017, Presiden Joko Widodo sudah menyerahkan 5750 Sertifikat Tanah untuk orang-orang NTB.

Pra Rembuk ini mengindentifikasi masih tetap terdapat banyak daerah yang telah dikelola orang-orang sepanjang beberapa puluh th. tetapi berstatus dalam lokasi rimba. Karenanya, dibutuhkan percepatan proses Perpres 88/2017 mengenai Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Lokasi Rimba (PPTHK) lewat Tim Inver yang sudah dibuat oleh Gubernur, kerjasama dengan Akademisi, serta orang-orang sipil.

Perwakilan orang-orang serta partner pembangunan yang ada disuruh supaya mengemukakan data subyek serta objek dalam lokasi pada Tim Inver untuk dilakukan tindakan serta diolah lewat mekanisme PPTHK. Penyampaian saran saran TORA kurun waktu dekat di sampaikan pada Gugus Pekerjaan Reforma Agraria NTB yang juga akan disahkan oleh Gubernur, simultan bisa di sampaikan LAPOR! (lapor. go. id) untuk diteruskan serta dikawal pada Kementerian tehnis berkaitan.

Jadi penutup, Abetnego Tarigan mengemukakan akselerasi Reforma Agraria serta Perhutanan Sosial mesti bersamaan dengan penyelesaian Perseteruan Agraria.

“Jangan hingga banyak sertifikat yang dibagi oleh Presiden tapi makin banyak pula perseteruan yang berlangsung. Kami mengawal akselerasi RAPS simultan dengan penyelesaian perseteruan, ” kata Abetnego.