MENGHADIRI RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PEMANTAUAN IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Rapat dilaksanakan pada Selasa, 12 Maret 2019 bertempat di Hotel Lombok Astoria, Mataram.

Beberapa fokus terkait sektor industri dalam Inpres tersebut adalah:

A. Kementerian perindustrian bertugas:

1. Melakukan sinergi,  kolaborasi dan kerjasama dalam pemeriksaan sarana produksi terkait cara produksi pangan olahan yg baik untuk pangan olahan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib. 

2. Meningkatkan pengawasan produksi dan penggunaan bahan berbahaya yg berpotensi disalah gunakan melalui penyusunan dan penetapan norma, standar prosedur dan kriteria. 

3. Melakukan pengkajian ulang dan harmonisasi Standar Kemasan Pangan. 

 

B. Para Gubernur bertugas: 

1. Meningkatkan koordinasi pengawasan obat dan makanan; 

2. Melakukan pengawasan bahan berbahaya dan penerbitan SIUP B2 untuk Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3. Melakukan pengkajian ulang terhadap penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi cabang dan izin usaha kecil obat tradisional sesuai standar dan persyaratan; 

4. Melakukan sanksi administratif;

5. Menerapkan sistem informasi database;

6. Pelaporan pemberian pengakuan PBF (pedagang besar farmasi) cabang dan izin usaha kecil obat trafisional. 

Program/kegiatan Dinas Perindustrian dalam kaitannya dengan implementasi Inpres di atas adalah:

1. Sertifikasi Halal dan Pengujian Mutu;

2. Sertifikasi HKI;

3. Standarisasi SNI Wajib ( produk garam dan AMDK);

4. Pengawasan terhadap peredaran garam non yodium bersama Team GAKY Provinsi;

5. Pendampingan dan pembinaan terhadap IKM yg masih menggunakan bahan berbahaya. Saat ini yang marak terjadi adalah penggunaan rodamin pada produk terasi dan borak pada produk kerupuk, serta penggunaan minyak goreng bekas.

Rekomendasi Rapat, sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota sepakat untuk melakukan pengawasan obat dan makanan sesuai tugas fungsi masing-masing yang telah diatur dalam UU No. 23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rancangan pengawasan obat dan makanan masuk dalam dokumen perencanaan daerah tahun 2019 dan seterusnya. 

b. Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota yang terkait dalam pengawasan obat dan makanan berkomitmen menindak lanjuti rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan yg telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Mataram untuk mewujudkan pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif. 

c. Dinas Perdagangan Provinsi NTB menginisiasi terbitnya Rancangan Peraturan Gubernur tentang pengendalian peredaran bahan berbahaya, termasuk bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. 

d. Diperlukan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati untuk penanggulangan penyalahgunaan obat. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pemberantasan Peredaran dan Penyalahgunaan Obat-Obatan Tertentu, dapat dijadikan acuan bagi kabupaten/kota lainnya untuk menginduksi terbitnya Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Peraturan Walikota sejenis sebagai payung hukum bagi petugas pengawas di daerah dalam mengambil tindakan. 

e. Terhadap implementasi Inpres tersebut, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. 

f. Membentuk Tim Terpadu Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengawal implementasi Inpres.

g. Menyusun Standar Operasional Prosedur bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dinas/Badan PMPPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pengurusan ijin UKOT, UMOT, izin edar produk dsb.