GARAM BERYODIUM, KEBUTUHAN SEDERHANA PENCEGAH STUNTING

Garam Beriodium, Kebutuhan Sederhana Pencegah Stunting

Dra. Hafsah

Penyuluh Perindag Provinsi  NTB.

 

Gambaran Umum

Garam merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam berbagai sektor, baik sektor rumah tangga maupun industri. Garam untuk konsumsi dengan kualitas yang lebih tinggi. Garam dengan kualitas yang lebih tinggi inilah yang harus dipenuhi oleh produsen garam dalam negeri Industri membutuhkan garam. Sehubungan dengan kualitas garam di NTB masih kurang untuk itu pengawasan lintas sektor sangat dibutuhkan dan peran serta Tim GAKY dan Dinas Perindustrian sangat diharapkan, untuk mengaktifkan aksi-aksi daerah tentang penggunaan garam beryodium sesuai Instruksi Presiden No. 1 Th. 2010, Perda Provinsi NTB No. 3 Th. 2006 dan Permendagri No. 63 Th. 2010.

Pemenuhan gizi seimbang merupakan hak bagi seluruh masyarakat Indonesia, namun padakenyataannya belumBerdasarkan data Riskesdas tahun 2013, prevalensi gizi kurang sebesar 13,9 % dan giziburuk sebesar 5,7 %. Selain Kekurangan Energi Protein (KEP), masalah Kekurangan GiziMikro (KGM) juga menjadi masalah yang serius dan perlu diperhatikan.semua masyarakat Indonesia dapat memenuhi gizi seimbang.Dari hasil Riskesdas tahun 2013, konsumsi garam beryodium oleh masyarakat Indonesiamenunjukkan bahwa cakupan konsumsi garam mengandung yodium cukup (z 30 ppm), yaitusebesar 77,10 %, masih jauh dari target USI (Universal Salt lodization) sebesar 90%. Hal inididukung oleh adanya trend yang berkembang di masyarakat yaitu semakin tingginyakecenderungan masyarakat menengah kebawah mengkonsumsi makanan tinggi kalori namunrendah zat gizi mikro, yang disebabkan antara lain karena ketidakmampuan ekonomi danatau kurangnya pengetahuan. Salah satu upaya penanggulangan kekurangan zat gizi mikroadalah melalui program Fortifikasi Pangan.

Pemerintah telah mengeluarkan kerangka kebijakan Gerakan Nasional Percepatan GiziDalam Rangka Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) di mana disebutkan bahwa FortifikasiPangan, khususnya fortifikasi wajib sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan-kemiskinan dan penyelamatan 1000 HPK. Dengan demikian sasaran fortifikasi wajib, yaitu80 - 90 % penduduk menikmati produk pangan yang difortifikasi.

Sesuai dengan amanat pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang KeamananMutu dan Gizi Pangan, pemerintah berwenang dalam menetapkan fortifikasi pangan danmemberlakukan secarawajib. Program pangan fortifikasi ini merupakan program lintas sektorkementerian kesehatan, perindustrian, perdagangan dan lainlain termasuk pemerintahdaerah dan dalam hal ini Badan POM mempunyai  tugas dan wewenang  melaksanakanpengawasan pangan fortifikasi.Saat ini pemberlakuan SNI Wajib pangan fortifikasi adalah garam beryodium, tepung terigudan terakhir adalah minyak goreng sawit yang akan diterapkan mulai 24 Maret 2015. Hasilpengawasan garam beryodium dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2010 s/d 2013) secaranasional menunjukkan bahwa jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengalamikenaikan, yaitu berkisar antara 29 % s/d 40 %. Hasil pengawasan tepung terigu dalam kurunwaktu tiga tahun terakhir (2010 s/d 2013) menunjukkan bahwa jumlah sampel yang TidakMemenuhi Syarat (TMS) juga mengalami kenaikan, yaitu berkisar antara 4 % s/d 21 %. Masihtingginya jumlah sampel (garam beryodium dan tepung terigu) yang TMS menunjukkanbahwa penerapan SNI Wajib belum optimal.

Kurangnya asupan yodium dapat menyebabkan hipotiroid yang didaulat sebagai penyebabmunculnya penyakit seperti gondok, kostipasi, kelemahan otot, terhambatnya pertumbuhan(kertinisme) bahkan keterbelakangan mental (retardasi). Hal ini tidak sesuai dengan cita – citabangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.Bagi kelompok yang rentan seperti pada balita dan anakanak usia pertumbuhan, gagaltumbuh pada gold periode, selain akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik, jugaakan menyebabkan gangguan metabolik, khususnya gangguan metabolisme lemak, proteindan karbohidrat yang pada akhirnya dapat memicu munculnya penyakit tidak menular sepertiobesitas, diabetes dan penyakit jantung koroner pada usia dewasa. Untuk mencegah haltersebut, pertumbuhan balita perlu disiapkan saat masih dalam kandungan, oleh karenanyaibu hamil perlu mendapatkan asupan yodium yang cukup.

Rendahnya asupan zat gizi mikro seperti zat besi, seng, asam folat, vitamin B1 dan B2 dapatmenyebabkan anemia dan gangguan lain akibat kekurangan gizi mikro. Anak-anak penderitaanemia besi dapat menderita gangguan perkembangan fisik dan mental, sedangkan padaorang dewasa menyebabkan kelelahan dan berdampak pada rendahnya kapasitasproduktivitas kerja. Pada wanita hamil dan bayi, anemia besi dapat menyebabkan penurunankemampuannya melawan infeksi.

Penanganan masalah Fortifikasi Pangan perlu dilakukan secara terstruktur, terukur danterpadu secara lintas sektor khususnya terkait pengawasan dan pembinaan di tingkatprodusen dan di peredaran serta penegakan law enforcement bagi pelaku pelanggaran(pemberian sanksi administratif, pidana atau sanksi sosial). Dalam hal ini Badan POM tidak dapat berperan sendiri, sehingga diperlukan dukungan, kerjasama dan kemitraan denganseluruh pemangku kepentingan secara terus-menerus baik di tingkat pusat maupun didaerah.Dengan Program Intensifikasi Pengawasan Pangan Fortifikasi Nasional pada GaramBeryodium dan Tepung Terigu diharapkan dapat mengatasi kekurangan gizi mikro tersebutseiring dengan program Milenium Development Goals (MDGs).

Provinsi NTB telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2007 tentang PelaksanaanPeraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengendalian Peredaran Garam di PropinsiNusa Tenggara Barat, namun demikian tingkat konsumsi garam beryodium oleh masyarakatNTB masih sekitar 50 %, jauh di bawah target USI (Universal Salt lodization) sebesar 90%.hal tersebut di atas maka dalam rangka memetakan kondisi, kendala danBerdasarkan halkegiatan/ program yang telah dilakukan oleh lintas sektor guna mendukung programfortifikasi pangan di NTB maka perlu diselengarakan pertemuan Koordinasi RADPG TentangPangan Fortifikasi di Nusa Tenggara Barat.

Program penanggulangan GAKI program penanggulangan GAKI difokuskan pada peningkatan konsumsi garam beryodium sebagai upaya percepatan peningkatan produksi garam beryodium diperlukan suatu terobosan yang dapat menjamin setidaknya 90% masyarakat disuatu daerah akses terhadap garam yang yodium

Konsumsi / asupan masyarakat terhadapgaram dengan kandungan yodium cukup(z 30 ppm) di NTB sebesar 54,67 %(Nasional sebesar 77,10 % ) , masih di bawahtarget USI (Universal Salt lodization)sebesar 90%.Adanya kecenderungan masyarakatmenengah kebawah mengkonsumsimakanan tinggi kalori namun rendah zat gizi mikro, yang disebabkan antara lain karena ketidakmampuan ekonomi dan atau kurangnya pengetahuan Ada beberapa cara dalam permasalahan tingginya ang ka kekurangan gizi mikro, antara lain dengan pemberian suplementasi dan fortifikasi menangani Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), KIE dianggap jalan yang paling efektif, namun hasilnya tidak dapat terlihat dalam waktu singkat, sementara pada beberapa golongan tertentu seperti balita dan anak dalam masa pertumbuhan tidak dapat menunggu lama. Fortifikasi pangan merupakan solusi untuk mengatasi masalah kendala tersebut

Permasalahan

Dilihat dari produksi riil garam rakyat yang cukup besar yakni 48.646,15 ton pada Th. 2010 sedangkan produksi garam beryodium yang dapat dilakukan oleh pabrik yang ada batu mencapai 6.372 ton dan kapasitas terpasang 20.544 ton, maka diperlukan program pembinaan yang intensif dan berkesinambungan. Ada beberapa permasalahandengan industri garam, termasuk garam beryodium diProvinsi NTB, antara lain sebagai berikut:

1.       YangKualitas garam rakyat sebagai bahan baku industri

2.       garam iodium masih perlu ditingkatkan.

3.       PerluadanyaDemplot,mendorong petani meningkatkan kualitas garam.Daya serap garam beryodium di NTB relatif masihrendah, sehingga perlu sosialisasi yang intensifdan pola-pola pendistribusian yang lebih efektifdan efesien.

4.       Masih banyak dijumpai garam rakyat beredar di pasar dan dengan harga yang lebih murah, sehingga perlu langkah kongkrit dalam mencegah peredaran garam non iodium antara lain melalui bantuan alat iodisasi yang dapat ditempatkan pada pasar atau pengumpul garam rakyat.

5.       Dengan terbitnya Perda No. 3 Th. 2006, tentangpengendalian peredaran garam di NTB, makadiperlukan program yang kongkrit sehingga  petani garam dan pengusaha garam iodium tidakdirugikan.

6.       Kurangnya keterpaduan dalam monitoring mutupanganfortifikasiantarseluruhpemangkukepentingan (pengawasan dan pembinaan yangdilakukan belum sinergis dan terpadu)

7.       Pemerintah daerah kurang menyadari pentingnya lodisasi garam untuk melindungi ibu hamil dan bayi, seperti ditandai dengan kurangnya perhatian terhadap program yodisasi garam, sehingga peraturan daerah yang sudah dikeluarkan tidak efektif

8.       Masih rendahnya kesadaran masyarakat untukmengkonsumsigaramberyodium(perilaku) masyarakatyang beranggapanbahwagaramberyodium berasa pahit)

9.       Petani garam langsung menjual garam yang belumdilakukan proses yodisasi ke masyarakat

10.   Law Enforcement yang belum diterapkan secaraoptimal sehingga pelaku pelanggaran tidak jera

11.   Produsen garam beryodium di wilayah NTB belummemiliki SNI dan belum menerapkan Cara ProduksiPangan yang Baik

Kondisi di Nusa Tenggara Barat

Dari Data Kementerian Kelautan dan Perikanan RI& Disperindag Provinsl Nusa Tenggara Barat, tercatat bahwa:

1.   Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki Kab. / Kota yang merupakan lokasi sentra garam rakyat dan lokasi penyangga garam rakyat

2.       Terdapat 13 industri garam yang tersebar di Kab /Kota di wilayah NTB

3.      NTB tidak memiliki produsen tepung teriguataupun minyak goreng (wajib fortifikasi padaMaret 2015)

4.       NTB telah memiliki Perda, Pergub dan SKGubernur terkait Pengawasan Garam Beryodium

KONDISI PERAGAAN/PENGELOLAAN GARAM KONSUMSIBERYODIUM DI NTB

Bersumberdari DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI NTB

A.      Total produksi 6 kab/ kota penghasil garam adalah sesuai datapengembangan usaha garam rakyat tahun adalah 178,606, 18 tonberdasarkan susenas bps 2015 kebutuhan konsumsi garam di NTB adalah 7.215,64 ton/ tahun. Dari data tersebut dibanding dengantotal produksi, maka terdapat kelebihan/ over produksi sebesar171.390,54 ton

B.   Konsumsi garam beryodium di tingkat rumah tangga menurun dari55,67%/tahun menjadi 54,77 % / tahun

C.    21 IKM yang melakukan pengolahan garam di NTB terdiri dari 20 ikm

D.   Mengolah garam beryodium dan 1 ikm pencucian garamtotal produksi dari 20 IKM garam per tahun 2015 adalah 5.198,40 ton/tahun atau 2,91 % dari total produksi garam di NTB

E.     Dari 20 IKM konsumsi garam beryodium ada 6 IKM yang sudah ber-SNI

(Sumber dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB).

Dari Data Konsumsi Garam di NTB berdasarkan data Survey Sosial, Ekonomi Nasional (susenas) data konsumsi garam/ kapita/ bulantahun 2015 124,35 gram. Sedangkan Jumlah penduduk NTB Th. 2015 4.835.577 orang sehinggadibutuhkan 601.304 kg/ bulan atau 7.215.643 kg (7.215,64 ton) pertahun. Maka, Konsumsi garam beryodium di tingkat rumah tangga menurun dari 55,67 %/ tahun 2014 menjadi 54,77% tahun 2015

Betapa pentingnya fungsi garam bagi tubuh

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anakbalita akibat dari kekurangan gizi kronis sehinggaanak terlalu pendek untuk usianya.Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayidalam kandungan dan pada masa awalsetelah anak lahir tetapi stunting barunampak setelah anak berusia 2 tahun.Balita pendek (stunting) ditandai dengankondisi fisik panjang badan atau tinggibadan anak lebih pendek dari anaknormal seusianya.

Kurangnya asupan garam beryodiummanusiadapat menyebabkan:

·         Keterbelakangan mental permanen

·         Gondok

·         Kegagalan reproduksi

·         Meningkatnya kematian anak, dan

·         Penurunan sosial ekonomi

 

PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DALAMPENYEDIAAN GARAM BERYODIUM DI NTB

1. Peningkatan Kualitas & Kuantitas PUGAR

2. lodisasi Garam Rakyat (IKM Garam)

3. Standarisasi Garam Rakyat melalui:

·         HAKI

·         HALAL

·         SNI/ ISO

4. Spesifikasi Garam Industri

5. Peningkatan Garam Rakyat untuk dapat diolahmenjadi Garam Industri

SOLUSI

A. Sinergitas pengelolaan garam

1.(Roadmap garam, Tim GAKY lebih proaktif)Sinergitas program /kegiatan dengan kabupaten/ kota melakukan pengembangan IKM Garam

2.Mengaktifkan Tim GAKY

B. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Garam NTB dalam usaha peningkatan standarisasi

mutu garam :

1.       Melakukan lodisasi Garam

2.       2.Fasilitasi SNI

3.       Pendampingan dalam proses pengurusan Sertifikasi SNI

4.       Mengoptimalkan fungsi UPTD Kemasan

5.       Pemberian Bantuan Alat Stimulan, KI03, Test KIT dan Sarana /Proses lodisasi Garam

6.Melakukan Pengawasan Peredaran Garam bersama Tim GAKY untuk memastikan garam yangberedar telah beryodium dan terstandar

C. Mengoptimalkan pemasaran garam NTB (Pasar Lelang, Resi Gudang ):

Berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappeti), terkait ResiGudang untuk garam karena yang baru di fasilitasi sementara ini di NTB adalah untuk Jagung dan Gabah.erkoordinasi dengan PT. Garam untuk menyerap garam rakyat sesuai harga yang ditetapkan Pemerintah, Pelatihan Garam bagi IKM GaraM, Monitoring dan Evaluasi

KESIMPULAN

Tim GAKY dan Dinas Perindustrian Provinsi NTB agar lebih aktifmelakukan pembinaan ke Kabupaten/Kota dan membentuk Tim Gaky Kecamatan.  Masing-masing SKPD sesuai Tupoksinya melakukan Bimtek kepadaprodusen garam beryodium untuk menjaga mutu. Melakukan Sosialisasi kepada anak-anak sekolah termasuk pengurussekolah (OSIS) tentang keutamaan penggunaan garam beryodium. Agar dibentuk Tata Niaga pendistribusian garam beryodium darisentra produksi sampai kepada konsumen. Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perindustrian agar lebihmeningkatkan fasilitasi IKM garam beryodium dengan Bimtek, SNI, dan bantuan alat. Perlunya penanganan masalah pangan fortifikasisecara terstruktur, terukur, dan terpadu secara lintassektor khususnya terkait pengawasan dan pembinaandi tingkat produsen dan di peredaran (PenerapanCPPB dan CDPRB) Perlunya 'awareness' dan penguatan kapasitas lintas sektor Untuk mendukung kualitas pengawasan distribusi (internal) dalam pangan fortifikasi.  KIE bagi masyakat tentang arti pentingnya mengkonsumsi pangan fortifikasi bagi kesehatan. Penegakan Law Enforcement bagi pelaku pelanggaran(pemberian sanksi administratif, pidana atau sanksi sosial)