Tutup Kegiatan Penguatan Daya Saing Industri, Kabid Sarpras harapkan Peserta Maksimal Mengolah Sektor Pertanian dan Perikanan

Mewakili Kepala Dinas Perindustrian NTB, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Aryanti Dwiyani, M. Pd menutup kegiatan penguatan daya saing industri kecil menengah provinsi NTB di sektor pertanian dan perikanan yang bertempat di Aula Bapeltanbun, NTB pada hari Kamis (23/02).

Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 3 hari yaitu tanggal 21 s/d 23 Februari 2023 dan dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas pengolahan ikan, pengolahan cabai kering, dan pembuatan pupuk. Dimana di setiap kelas di ajarkan langsung bagaimana mengolah bahan bahan mentah tersebut menjadi produk yg bisa di perjual belikan.

Saat menutup kegiatan secara resmi, Aryanti berharap setelah selesai mengikuti pelatihan ini peserta mampu mengolah hasil dari pertanian dan perikanan dengan maksimal dan menjadi wirausaha yg berkompeten dibidangnya, sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

“Semoga dari sini ilmu dari para instruktur bisa bermanfaat, tidak hanya untuk pribadi dan usaha bapak/ibu, tetapi juga bisa berdampak pada meningkatknya perekonomian NTB di sektor pertanian dan perikanan,” tuturnya.

Aryanti juga menyampaikan rasa terimakasih kepada Bank Indonesia dan stakeholder terkait yang sudah memberikan dukungannya sehingga berjalannya bimtek ini.

Sementara itu, mewakili Kepala Bank Indonesia Wilayah NTB yang diwakili oleh Deputi Kepala Perwakilan BI NTB, Achmad Fauzi saat menyampaikan sambutannya mengucapkan terimakasih kepada para peserta dan instruktur dan berharap bisa bersinergi dengan Disperin NTB untuk kemajuan NTB kedepannya.

Adapun spesifikasi produk perkelas diantaranya, Kelas ikan melakukan pembuatan Ikan asin, terasi, pakan ikan dari tulang ikan,bakso ikan dan otak otak. Kelas cabai membuat aneka sambal seperti sambal ayam merangkat, ayam taliwang, sambal cengeh, sambal rujak dan lain sebagainya. Kelas pupuk membuat pupuk MA 11 mulai dari pemilihan bahan dan pemanfaatan bahan bahan organik yang mudah terurai.
Saat ini Pemerintah hanya mampu menyediakan pupuk bersubsidi sebanyak 90 ribu ton, produksi pupuk anorganik di Indonesia sebesar 124 ribu ton sementara kebutuhan pupuk sebesar 134 ribu ton.
Selain itu dsitribusi pupuk bersubsidi selama ini belum merata dan sering mengalami keterlambatan distribusi, sehingga saat pupuk subsidi dibutuhkan petani mengalami kesulitan yang mengakibatkan petani beralih ke pupuk non subsidi.

Dengan kondisi ini, maka peluang pupuk organik sangat terbuka bagi IKM yang tertarik untuk mengembangkan usahanya di bidang ini.