31 Januari 2023

Bang Zul, Gubernur yang Cemerlang Di Ranah Intelektual Dan Aktivis

Oleh Mawardin Sidik

Saat ini Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah memasuki usia yang ke-50 tahun lebih. Sosok yang akrab disapa Bang Zul itu bukan hanya man of idea, tetapi juga man of action. Manusia penuh ide sekaligus aksi. Pasalnya, mantan anggota DPR RI dari PKS (2004 2018) ini, sebelumnya lebih banyak berselancar di dunia pemikiran sebagai akademisi, peneliti, dan dosen di almamaternya Universitas Indonesia (UI).

Jika ditanya, apa yang terlintas dalam benak manakala terdengar nama Zulkieflimansyah? Secara spontan terdapat 3 hal yang terpancar tentang Bang Zul, yakni intelektual, aktivis, politisi. Dalam skala tertentu, ketiga hal yang inheren dalam Zulkieflimansyah itu berada di posisi moncer, dan bahkan memuncak.

Sebagai intelektual, Zulkieflimansyah punya sejarah pergulatan pemikiran yang panjang. Zulkieflimansyah adalah Tau Samawa (orang Sumbawa), lahir dan besar di Kabupaten Sumbawa Besar. Ia pun pertama kali menimba ilmu dari SD hingga SMA di Tana Samawa (Wilayah Sumbawa). Saat duduk di bangku SMA, Bang Zul mengembara ke Australia untuk mengikuti pertukaran pelajar. Riwayat itulah yang sering dikagumi banyak orang. Idola kaum muda.

Tamat SMA, Bang Zul melanjutkan studi ke kampus UI dan meraih gelar Sarjana Ekonomi tahun 1995. Ia memperoleh dua gelar Master: bidang marketing dan bidang Industrialization, Trade and Economic Policy di Departemen Ekonomi, University of Strathclyde, United Kingdom (UK). Ia pun meraih gelar Doktor di departemen yang sama tahun 2001.

Di puncak karir sebagai peneliti, Zulkieflimansyah dinobatkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai Peneliti Muda Terbaik Indonesia untuk bidang ekonomi & manajemen tahun 2003. Bang Zul juga menjadi Senior Research Fellow di kampus langitan: Kennedy School of Government, Harvard University, Amerika Serikat.

Hebatnya, Zulkieflimansyah bukan hanya cemerlang di ranah intelektual, tapi juga teruji di dunia organisasi sebagai aktivis. Bang Zul adalah Ketua Senat Mahasiswa UI (1994-1995).
Yon Machmudi dalam disertasinya Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS) di Australian National University, disebutkan pada tahun 1993, Mustafa Kamal, seorang kader Jamaah Tarbiyah, memenangi pemilihan mahasiswa untuk Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, kader Jamaah pertama yang memegang kekuasaan di level universitas. Setahun kemudian, Zulkieflimansyah, juga kader Jamaah Tarbiyah, menjadi Ketua Senat Mahasiswa di universitas yang sama.
Uniknya sebagai politisi, Bang Zul menduduki Gedung Senayan DPR selama tiga periode, justru terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten. Bahkan Bang Zul nyaris terpilih sebagai orang nomor satu di Tanah Jawara itu, saat berlaga di arena Pemilihan Gubernur Banten 2006.

Kendati berkiprah di tanah rantau, Zulkieflimansyah tetap peduli dan berkarya untuk kampung halamannya di NTB. Misalnya, Bang Zul yang juga ketua dewan pakar Nahdatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) itu mendirikan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS). Hal itu senada dengan Din Syamsuddin yang membangun lembaga pendidikan, tepatnya Pondok Pesantren Internasional Dea Malela di Kabupaten Sumbawa.

Dalam peta pemikiran Islam, Bang Zul bisa dikatakan moderat dan progresif, berjiwa pembaharu namun tetap taat pada tradisi. Hal ini tampak melekat pada artikulasi gagasan keislaman, wawasan keumatan dan kebangsaan di berbagai forum. Ihwal ini merupakan produk dari latar belakang pendidikan dan pergaulan Bang Zul yang penuh warna, dan mendunia.

Cermin untuk Generasi Muda

Kini, Zulkieflimansyah mengabdi untuk tanah leluhur dalam kapasitas sebagai Gubernur NTB. Jejak intelektual, kiprah aktivis dan politisi seorang Bang Zul adalah kisah berjalan yang memantulkan energi dahsyat bagi kawula muda.
Zulkieflimansyah memberikan sebuah pembelajaran berharga tentang tradisi pengelana NTB yang berkembang maju, tidak hanya jagoan di tanahnya sendiri, tetapi juga menjadi pendekar di tanah rantau. Meskipun jumlah penduduk NTB tidak sebanyak Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, apalagi provinsi-provinsi di Pulau Jawa, namun eksistensi mereka cukup diperhitungkan, baik di pentas pemikiran maupun pada level posisi strategis di birokrasi, misalnya, di Jakarta.

Lance Castles dalam buku The Ethnic Profile of Jakarta (1967) mengenai estimasi jumlah penduduk Jakarta berdasarkan kelompok etnis pada tahun 1961, dijelaskan kelompok etnis NTB yang merantau di Jakarta berjumlah 1.300 orang. Angka ini beda jauh dengan etnik Sunda berjumlah 952.500, Jawa & Madura berjumlah 737.700, Betawi berjumlah 655.400 dan kelompok etnis lainnya.
Kendati demikian, perantau NTB saat itu mampu menembus pusaran kekuasaan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebut saja Mochtar Zakaria asal Bima yang menjadi Wali Kota Jakarta Selatan (1984-1989). Selanjutnya, Walikota Jakarta Selatan diduduki oleh Harun Al Rasyid (1989-1993) yang juga asli Bima.

Pak Harun Al Rasyid pun menduduki jabatan sebagai Sekwilda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (19931997), Wakil Gubernur DKI Jakarta (19971998), Gubernur NTB (19982003), Anggota DPR RI dari Partai Gerindra (2009-2014) Dapil DKI Jakarta III. Ada pula figur asal Bima yang lain seperti Burhanuddin yang menjabat sebagai Bupati Kepulauan Seribu (2009-2010) dan Wali Kota Jakarta Barat (2010-2013).
Kalau diurutkan daftar namanya, kita akan menemukan deretan tokoh asal NTB yang menjadi pejabat tinggi di pemda DKI, mulai dari Wali Kota, Sekretaris Kota, Wakil Wali Kota hingga camat. Padahal jumlah diaspora NTB tergolong sedikit sampai sekarang. Ihwal itulah yang tergambar dalam studi seorang Konsultan Harvard Kennedy School Indonesia Program Amerika Serikat, Benny Subianto, dalam Bureaucracy and Ethnicity (2013).

Lebih dari itu, puncak-puncaknya seorang birokrat dari NTB tercermin pada figur Muhammad Feisal Tamin (asal Dompu) yang menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (20012004) pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri.

Tak hanya di birokrasi pemerintahan, pengelana NTB juga bersinar di panggung akademik, seperti Hayyan Haq asal Lombok (dosen di University of Utrecht, Belanda), Harun Harun asal Bima (dosen di University of Canberra, Australia), termasuk Burhan Djabir Magenda asal Dompu (ilmuwan politik lulusan Cornell University, Amerika Serikat). Ada juga diplomat seperti Lalu Muhammad Iqbal asal Lombok (Duta Besar RI untuk Turki), Makarim Wibisono asal Mataram (Duta Besar RI untuk PBB periode 2004 2007), dan sebagainya.

NTB memang kecil dari sisi jumlah penduduk, tapi di tengah keterbatasan itu justru terbit manusia unggul. Mantan Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, bahkan nyaris terpilih sebagai Calon Wakil Presiden Jokowi pada pemilihan presiden 2019 lalu. Keunggulan TGB itu tergambar, misalnya, dalam survei LSI Denny JA (2018) mengenai kategori cawapres ideal Jokowi dari kalangan tokoh agama (Maruf Amin sebesar 21 persen, Din Syamsuddin 17,2 persen, dan TGB 12,3 persen).

Kalau pertanyaan reflektif bergelayut, apakah pengelana asal NTB ini akan melesat atau meleset di masa depan? Pertanyaan ini telah dijawab oleh duet kepemimpinan NTB, Zulkieflimansyah Siti Rohmi Djalilah (Zul Rohmi) melalui program Beasiswa NTB ke Luar Negeri. Hasilnya memang tidak akan seketika, tapi mengutip kata-kata Bang Zul: 15 atau 20 tahun yang akan datang, tokoh-tokoh Indonesia akan disesaki oleh anak-anak yang berasal dari NTB.

Terobosan Pemerintah Provinsi NTB itu ibarat cincin api (ring of fire) dalam konteks geologis yang terus menyalakan kesadaran, menghadirkan gejolak, meletuskan daya vulkanik bagi alam sekitarnya. Daya vulkanik itu termanifestasi dalam kegairahan berprestasi, kegigihan bekerja, dan keikhlasan berbakti bagi daerah, bangsa, dan negara. Manakala diaspora generasi gemilang NTB itu berhimpun suatu saat nanti (tentu saja bersama diaspora intelektual daerah-daerah lain), itulah hadiah bagi Indonesia dalam rangka menyongsong Generasi Emas 2045.