3 Desember 2022

Industrialisasi Sektor Konstruksi, Membangun Digitalisasi Rantai Pasok

Salah satu isu strategis dalam pengelolaan rantai pasok konstruksi, khususnya sumber daya material dan peralatan konstruksi (MPK), adalah ketidakpastian pasokan, kebutuhan, dan informasi (supply, demand, and information uncertainty) yang dapat menimbulkan asimetrik informasi. Sehingga perlu dilakukan transformasi pengelolaan rantai pasok sumber daya material dan peralatan konstruksi dengan melakukan digitalisasi pengelolaan rantai pasok sumber daya MPK serta membangun big data rantai pasok industri konstruksi.

Oleh karena itu, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Kementerian PUPR mengadakan zoom meeting terkait Sosialisasi/Promosi Peraturan Menteri PUPR no 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi, melalui zoom meeting (23/09/2022) yang dihadiri Pejabat Fungsional Pembina Industri Dinas Perindustrian NTB, Ety Hartati, S.Si.

Kasubdit Kelembagaan Material Peralatan dan Usaha Jasa Konstruksi, Disaintina Ari Nusanti, ST., MM yang menjadi narasumber menuturkan, salah satu upaya dalam membangun big data sumber daya material dan peralatan konstruksi adalah melalui pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi (yang disingkat Pencatatan SDMPK).

Amanat Pencatatan SDMPK terdapat dalam Pasal 26A Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pada Ayat (1) Pasal 26A tersebut mengamanatkan sumber daya material dan peralatan konstruksi yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi harus telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.

Lebih lanjut, pada Ayat (2), sumber daya material dan peralatan konstruksi dilakukan pencatatan menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi, dalam hal ini dilakukan pada Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK).

SIMPK ini jg nantinya akan terkoneksi dengan E-Katalog, sehingga dengan one market place maka akan mudah dilakukan pemantauan untuk barang-barang yg dibeli. Dengan diterapkannya Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) yg merupakan Sistim Informasi jasa konstruksi terintegrasi, membuka peluang bagi pelaku IKM / UMKM dalam meraih pasar penjualan prodak sumber daya material dan konstruksi yang sudah memenuhi standarisasi.

Menurut Ety, Hal ini selaras dengan apa yg dilakukan oleh Dinas perindustrian NTB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing ekonomi nasional, mendorong pelaku industri untuk melakukan standarisasi prodak hasil industri kreatif agar hak produk dapat dilindungi keberadaanya.

“Karena standarisasi produk industri kreatif dapat sebagai salah satu alat untuk mendorong pencapaian keunggulan kompetitif melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas industri.” Tuturnya

Selain itu, standarisasi juga bisa menjadi penangkal produk impor, serta konsumen dan pemerintah juga membutuhkan jaminan bahwa produk, proses dan system yang digunakan pada industri kreatif telah memenuhi persyaratan standarisasi yang sudah ditentukan.