3 Desember 2022

Monitoring dan Evaluasi Atas Pemberian Sertifikat Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Serta Penyusunan Calender of Events di NTB

Pejabat Fungsional Pembina, Ir. Evy Djulaeha Taviningsih dan Fungsional Penyuluh Perindag, Tris Setya Arianti,S.IP mengikuti Rapat Perkembangan Pelaksanaan Percepatan Sertifikat Halal dan Penyusunan Calender of Event yang diadakan oleh Bappeda A Prov NTB melalui Zoom Meeting (24/08/22).

Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnain, ST., M.Si membuka Rapat Perkembangan Pelaksanaan Percepatan Sertifikat Halal dan Penyusunan Calender of Event. Pada rapat ini beliau mengatakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen mendukung percepatan sertifikasi halal, dengan adanya sinergitas dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sertifikasi halal.

Fasilitasi Halal gratis melalui program sehati Kemenag yg jumlahnya sangat terbatas, kini telah dibuka kembali sebanyak 324.000 IKM untuk seluruh indonesia dengan kategori secara self declare.

Pada rapat ini mengahadirkan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet, Bapak Roby Arya Brata untuk memonitoring evaluasi memantau kemajuan dan keberhasilan sampai mana dari dua hal ini:
1.Perkembangan Pelaksanaan Percepatan Sertifikasi Halal Secara Gratis di Provinsi NTB.
2.Penyusunan Calender of Events yang dalam hal ini ingin mendengar masalah dan kendal/ hambatan spesifik yang dihadapi di Provinsi NTB.

“Kita harus benar benar menaruh perhatian yang serius pada perkembangan IKM, dalam hal ini sertifikasi yang gratis karena sudah ada perintah dari Presiden” ungkapnya Roby.

Presiden sudah memberikan fasilitas, akses, permodalan, bantuan, biaya, dan dukungan, salah satunya sertifikasi halal yang gratis untuk IKM.

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dinilai belum dirasakan kehadirannya bagi masyarakat luas. Regulasi tersebut juga belum memiliki pengaruh yang signifikan bagi tumbuhnya dunia industri dan percepatan industri halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) belum dapat berfungsi sebagamana mestinya sesuai yang dimandatkan UUJPH, karena terkendala oleh berbagai hal.

“Artinya bahwa kami sangat sangat ingin menjadikan gerakan JPH khususnya percepatan sertifikasi halal itu juga menjadi keterlibatan Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta dinas-dinas yang berada di bawah otoritas dan tanggungjawab dari Pemda,” lanjut Roby menjelaskan.

“Ini bagian yang menjadi ranah tugas bersama, bukan hanya tugas BPJPH saja. BPJPH menjadi leading sector untuk memastikan JPH di Indonesia terlaksana dengan baik dan sertifikasi halal di Indonesia berjalan secara maksimal,” paparnya.

Menurutnya , setidaknya ada dua alasan mengapa percepatan sertifikasi halal telah menjadi program dan tanggungjawab bersama bagi seluruh stakeholder JPH di Indonesia. “Pertama, Presiden dan Wakil Presiden RI menghendaki agar Indonesia pada tahun 2024 menjadi pusat produsen produk halal terbesar bukan hanya di OKI atau ASEAN saja, tapi di dunia. Kedua, Wapres RI selalu menyampaikan dan mengkampamnyekan bahwa Indonesia harus menjadi kiblat dari produk halal dunia,” ungkapnya.