3 Desember 2022

Kadisperin NTB: IKM NTB Memiliki Potensi yang Bagus untuk Masuk KIH

Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti, SE., ME. mengatakan pelaku usaha kecil dan menengah (IKM) NTB memiliki potensi yang bagus untuk masuk KIH. Hal ini disampaikan dalam audiensi dengan Direktur Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) beserta Jajarannya, Direktorat Jendral Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII), Direktorat PPIH, dan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) berlokasi di Jakarta pada (15/08/2022). Kepala Dinas Perindustrian NTB didampingi Kepala Bidang Kerjasama, Promosi dan Investasi Industri Dra. Hj. Eli Suryani, MPd., Pejabat Fungsional Bahrul Helmi, MM. Inov., Retno Bintorowati, S. Pd.,

Audiensi tersebut diawali dengan pemaparan Kadisperin mengenai latar belakang pembentukan, tujuan dan gambaran NTB HIP serta ekosistem industri NTB, disampaikan juga regulasi yakni Pergub 61/2022 tentang Roadmap NTB Halal Industrial Park. IKM NTB bisa menjadi multiplier effects untuk ekosistem yang dimilikinya. Dinas Perindustrian NTB juga telah mengumpulkan pelaku industri untuk melihat potensi pengembangan usaha di NTB.

Perwakilan Sekretariat Wakil Presiden Rahma Dewi mengatakan mendukung pengembangan NTB HIP dan memberikan masukan terkait Proyek Strategis Nasional yang berkaitan lahan harus clean n clear, mengikuti aturan main dan harus menarik sehingga investor yakin, Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi kawasan super prioritas dan IKM yang ada di sentra.

Direktur IPH KNEKS, Afdhal Aliasar memberikan beberapa saran agar NTB melihat dan mempelajari Kawasan Industri yang sudah ada, seperti cara mendatangkan investor sebagai pengelola, komitmen lahan, business gathering, pendamping BKPM, pengembangan cluster Industri, dan pengembangan Kawasan Industri laut. Potensi di NTB ada dalam bentuk agriculture, permesinan, dan IKM.

PPIH Kemenperin, Yuni Herlina juga menyatakan linkage ekosistem berupa supplier, manufacture, licence dan market terintegrasi dalam satu kawasan NTB HIP, bisa dimulai dgn pengembangan sentra, perizinan perizinan menjadi krusial.

Beberapa masukan diatas merupakan bentuk support dari Pemerintah Pusat dalam pembangunan NTB HIP kedepannya. Giat pun dilanjutkan dengan hearing bersama MUI dan konsultasi terkait perizinan lahan di Kementerian LHK.