3 Desember 2022

Public Hearing dan Temu Konsultasi Pendampingan PPH

Kementrian Agama RI bersama Kanwil Kementrian Agama Provinsi NTB menyelenggarakan kegiatan “Public Hearing  (dengar pendapat umum) dan Temu Konsultasi Pendampingan PPH (Produk Proses Halal)” yang bertempat di Ballroom Aruna Sengigi Resort & Convention (16/08/22).

Sebanyak 100 peserta mengikuti  Public Hearing dan Temu Konsultasi Pendampingan PPH, para peserta ini terdiri dari 70  peserta dari Pelaku Usaha Mikro Kecil di NTB, 30 Peserta dari Satgas Layanan Halal dan Instansi/lembaga terkait.

Gubernur NTB yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten I, Ir. Madani Mukarom, Bsc.,M.Si didampingi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi NTB , Dr. M.Zaidi Abdad , membuka langsung agenda yang bertemakan Akselerasi 10 Juta Produk Bersertifikat Halal dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional ini.

Zaidi  berharap dengan kegiatan ini target produk halal 70 Pelaku UMK ikut membantu  mengantongi sertifikat halal agar mencapai target.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPPH RI, Dr. H.Mastuki,M.Ag mengatakan kegiatan ini untuk akeselarasi 10 juta produk UMK bersertifikasi halal.

“Untuk akselarasi tentu saja ada kerjasama dengan lintas kementerian terkait, baik pusat dan dinas di bawah kementerian tersebut. Pengolahan dengan kementerian pertanian, izin edar dengan BPOM, pengurusan PIRT dengan dinkes, tentunya penguatan peran & fungsi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koprasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM)” kata Mastuki.

Dia merasa merapatkan barisan dengan menteri dan intansi terkait dan kolaborasi itu menjadi penting untuk menyukseskan target yang ingin dicapai.

BPJBH Kemenag RI rencana akan membuka kembali fasilitasi kategori self declare sebanyak 324.000 awal September melalui program sehati dengan sumber dana dari (PEN) Pemulihan EKonomi Nasional  yang sebelumnya ditutup dengan kuota sebanyak 25.000 dari seluruh Indonesia.

Dalam hal ini juga, Dinas Perindustrian sebagai Instansi terkait ikut berpartisipasi, Kabid Sarana Prasarana & Pemberdayaan Industri Baiq Yunita Puji Widiani, ST,M.Si dan Pejabat Fungsional Pembina Industri  Ir. Evy Djulaeha menjadi peserta perwakilan instansi terkait mengikutsertakan 10 peserta dari pelaku UMK binaan istansi.

Melalui kegiatan ini berharap dapat  mendorong Pelaku UMK untuk berkolaborasi lintas usaha  dalam sebuah ekosistem bisnis dan akhirnya di dukung oleh sebuah koperasi moderen.

“Sangat penting suatu produk itu sertifikasi halal, karena dampaknya yang sudah menjalaninya, akan ada nilai tambah dalam penjualannya”, kata Widiani.