28 September 2022

Disperin Kab. Lotim Gandeng Disperin Prov. NTB Sosialisasikan DBHCHT

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-206/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT, prioritas penggunaan DBHCHT dibagi mejadi tiga bagian. Pertama adalah bidang kesejahteraan masyarakat dengan porsi 50% yang terdiri dari program pembinaan lingkungan sosial dan program peningkatan kualitas bahan baku. Kedua adalah bidang penegakkan di bidang hukum dengan porsi 25% yang terdiri dari program pembinaan industri, program sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan program pemberantasan barang kena cukai ilegal. Ketiga adalah bidang kesehatan dengan porsi 25%.

Dinas Perindustrian Kab. Lombok Timur mengadakan Sosialisasi Penegakan Hukum Di Bidang Cukai Tingkat Kabupaten dengan tema “Gempur Rokok Ilegal”

DBHCHT merupakan penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau yang dibagi hasilkan kepada pemerintah daerah, dengan komposisi sesuai yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Diatur dalam PMK 215/PMK.07/2021 bahwa DBHCHT tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar 10% untuk bidang penegakan hukum, 40% bidang kesehatan, dan 50% bidang kesejahteraan masyarakat

Kordinator Perencanaan dan keuangan Diinas Perindustrian Provinsi NTB Muhammad Suadi S.Kep., M.M.Innov. menjadi salah satu Narasumber pada Sosialisasi DBHCHT yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Lombok Timur.

Sosialisasi ini dibuka dengan sambutan dari H.M. Juaini Tofik selaku Sekretaris Daerah Lombok Timur, Dalam sambutanya H.M. Juaini Tofik menyampaikan “ Mari dengan profesi kita masing masing dengan upaya kita masing masing mari kita bergerak bersama, jika kita tidak bergerak bersama dipastikan banyak hal hal yang kita rencanakan dengan baik itu tidak dapat berjalan, karna itu kami berterima kasih kepada Dinas Perindustrian Kab. Lombok Timur hari ini menggelar kegiatan sosialisasi ini” ungkap H.M. Juaini Tofik

Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Kordinator Perencanaan dan keuangan Diinas Perindustrian Provinsi NTB Muhammad Suadi S.Kep., M.M.Innov.

“Sesuai dengan arahan pimpinan kami, jadi ini program program sesuai dengan UU No 6/2021 Tentang APBN 2022 yang bisa diakses oleh seluruh OPD, Program (UU 39/2007 tentang cukai) diantaranya peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai (BKC) begal” ungkap pak kordinator

Penerimaan Pemanfataan DBHCHT yang dibolehkan yaitu pertama petani tembakau melalui program penerimaan peningkatan bahan baku kemudian program pembinaan sosial baik di bidang kesejahteraan masyarakat maupun dibidang kesehatan, kedua buruh tani tembakau melalui program pembinaan sosial baik bidang kesejahteraan masyarakat maupun bidang kesehatan, dan terakhir masyarakat miskin masyarakat terdampak melalui kegiatan pembayaran iuran yang didapatkan oleh pemerintah daerah iuran jaminan kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan perjanjian kerja, pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat dan bantuan modal prasarana produksi

“Kami di Dinas Perindustrian ada Program pembinaan industri, berikut yang bisa kami berikan untuk masyarakat yaitu pendataan dan pengawasan kepemilikan atau pengunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat atau kode registrasi mesin pelinting rokok, yang kedua penyediaan fasilitas penguji bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau bagi insustri kecil menengah, yang ketiga penyediaan sarpras pengolahan limbah industri bagi industri kecil dan menengah ke empat pembinaan peningkatan kapasitas SDM bagi industri kecil menengah seperti bimtek, terakhir pembentukan pengolahan pengembangan sentra industri hasil tembakau penyediaan konektivitas
infrastruktur yang mendukung hasil tembakau” jelas pak kordinator

Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman kepada para hadirin mengenai mekanisme pengelolaan, pemanfaatan serta pelaporan DBHCHT untuk menuju NTB Gemilang.