28 September 2022

Pemprov NTB Sosialisasikan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Mewakili Kepala Dinas Perindustrian NTB, Pejabat fungsional Misbah Ali Astanugraha, ST., MM. mengikuti zoom meeting mengenai Sosialisasi Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB pada hari Senin (8/8/2022). Dalam kegiatan tersebut yang menjadi narasumber adalah dari LPSE Provinsi NTB dan Inspektorat.

Narasumber dari LPSE menjelaskan mengenai cara penyedia dalam mendaftar di LPSE, Samsul selaku Narasumber dari LPSE provinsi NTB menjelaskan bahwa untuk dapat mengikuti proses tender/non tender pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik penyedia harus mendaftar di LPSE agar memiliki hak akses (USE ID dan Password).

Untuk mendaftarkan diri di LPSE dapat memilih LPSE terdekat dengan domisili terdekat, walaupun mendaftar di LPSE manapun. Samsul juga menjelaskan walaupun Cuma mendaftar hanya di satu LPSE, penyedia dapat mengikuti proses tender di LPSE lainnya dengan melakukan aktivasi agregasi data penyedia. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan oleh M. Yusrin, SH., MH selaku Irban II. Dalam pelaksanaan zoom tersebut beliau menyampaikan bahwa kewajiban dalam membelanjakan produk dalam negeri mengaharuskan segala bentuk pengadaan barang maupun jasa harus menggunakan produk dalam negeri karena dengan kita membelanjakan produk dalam negeri maka akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,71%.

Oleh sebab itu pemerintah pusat terus mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan mempercepat pendaftaran produk dalam negeri terutama produk UKM agar segera tayang di e-katalog nasional. Dalam pembahasan tersebut beliau juga menyampaikan bahwa dalam rangka peningkatan dan memastikan penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaa pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah daerah serta dalam upaya menurunkan importasi melalui program substansi impor yang dapat turun sebesar 35% pada tahun 2022.

Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan pengadaaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah wajib menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN minimal 25% dan apabila terdapat produk dengan jumlah nilai TKDN dan nilai BMP paling sedikit 40%. Adapun teknis penghitungan harus memenuhi 3 komponen diantaranya yaitu : Komponen dalam negeri pada barang, Komponen dalam negeri pada jasa dan Komponen dalam negeri pada gabungan barang dan jasa. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.