28 September 2022

Disperin NTB Akan Lakukan Peningkatan SDM untuk Industrialisasi Tembakau

Kepala Dinas Perindustrian NTB diwakili oleh Pejabat Fungsional Pembina Industri Bidang PSDI (Retno Bintorowati A.md Gizi, S.Pd) sebagai narasumber pada kegiatan Sosialisasi Ketentuan Cukai Hasil Tembakau Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan oleh BAPPENDA NTB, bertempat di Hotel Illira Lite Lombok, Praya, Lombok Tengah pada hari Selasa, 26 Juli 2022.

Kegiatan Sosialisasi ini dibuka oleh Kepala BAPPENDA NTB Hj. Eva Dewiyani, S.P. dalam penuturannya produksi tembakau di Provinsi NTB menduduki urutan ke 4 di Indonesia dengan DBHCHT sebesar 85 Miliar. Hal ini menunjukkan potensi komoditas tembakau di Lombok ini sangat besar.

Kemudian, perwakilan Bea Cukai Mataram memaparkan dan menerangkan kepada para peserta tentang pentingnya perizinan di bidang cukai tembakau, lalu untuk para pengusaha dapat mengajukan pembuatan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai NPPBKC, setelah NPPBKC dimiliki para pengusaha bisa mengajukan merk, setelah itu baru dapat melakukan pemesanan pita cukai dan pengambilan pita cukai. Kemudian, yang termasuk rokok/tembakau ilegal yaitu produk tembakau yang memakai pita cukai palsu, pita cukai tidak sesuai dengan produknya, pita cukai bekas, dan produk yang tidak memakai cukai.

Selanjutnya perwakilan Kepala Dinas Perindustrian NTB (Retno Bintorowati A.md Gizi, S.Pd) menerangkan, tanaman tembakau termasuk tanaman pertanian dan perkebunan, karena Dinas Perindustrian memiliki salah satu fokus di bidang industri hasil pertanian dan perkebunan maka Tembakau juga menjadi prioritas. Dinas Perindustrian memiliki fokus di proses industrialisasi IKM Tembakau, mulai dari penyerapan tenaga kerja, permesinan, sampai pemasaran. Dinas Perindustrian juga sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan industrialisasi tembakau seperti Bimtek pengolahan tembakau rokok dan non rokok, Bimtek Pemasaran Tembakau yang berkonsen pada merk, juga Dinas Perindustrian memiliki pelayanan pendaftaran merk dan haki, perlindungan merk dan Haki, sampai bantuan alat dan mesin untuk IKM.

Lalu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lombok Tengah, Drs. H. Muhammad memaparkan tentang perizinan. Perizinan berusaha adalah legalitas bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatannya. Pengajuan perizinan ini dapat dilakukan melalui sistem OSS berbasis resiko yang berada di web. Perizinan berusaha juga dibagi berdasarkan tingkat resiko mulai dari resiko rendah membutuhkan hanya perizinan NIB, resiko menengah membutuhkan NIB dan sertifikat standar, dan resiko tinggi membutuhkan NIB dan Izin. Kegiatan usaha hasil tembakau termasuk dalam klasifikasi resiko tinggi yang membutuhkan NIB dan Izin Usaha untuk dapat berjalan.