28 September 2022

NTB HIP akan Jadi Program Strategis Nasional, Disperin NTB Konsultasi dengan Dirjen KPAII

Sesuai dengan kebijakan Presiden dalam P3DN terkait IKM harus memiliki iklim yang kondusif untuk menciptakan sebuah ekosistem yang bagus. Berdasarkan hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Nuryanti, SE., ME. melakukan Konsultasi terkait Usulan NTB HIP sebagai Program Strategis Nasional bersama Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional melalui Zoom Meeting pada hari Senin, 18 Juli 2022.

Nuryanti menyampaikan proses pembangunan NTB HIP sudah dimulai sejak awal bulan Februari 2022, dimulai dari proses pemetaan, studi banding di Sidoarjo dalam mempersiapkan pembangunan HIP di NTB, survey bakal lokasi NTB HIP, dan Studi Kelayakan di dua lokasi (Sekotong Lombok Barat dan Pujut Lombok Tengah). Lombok Tengah direkomendasikan karena lokasinya dekat dengan mandalika yang merupakan sebuah pusat wisata berbasis produk. Namun secara keseluruhan terdapat sebanyak 9 bakal target lokasi NTB HIP berdasarkan rekomendasi LHK. Idealnya setiap kabupaten memiliki satu kawasan industri.

Tujuan dan harapan dibangunnya NTB HIP ini di antaranya, mengatasi masalah dari sektor hulu ke hilir sehingga IKM – IKM yang ada dapat menjadi rantai pasok sehingga ketersediaan bahan baku akan selalu terjamin kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya. Selain itu NTB HIP dapat membangun kemitraan dengan industri besar yang akan masuk ke NTB sekaligus menyiapkan ruang untuk IKM naik Kelas.

“Kita dapat membangun kemitraan dengan perusahaan besar, seperti Wardah dan yang lainnya. Selain itu rantai pasok akan terbentuk sehingga menjamin kualitas, kuantitas dan kontinuitas IKM NTB kedepannya.” Tutur Yanti.

Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Yuwono menyampaikan, PSN yang diusulkan harus mendapat surat rekomendasi menteri teknis sesuai sektor yang dilengkapi dengan dokumen studi kelayakan dan dokumen perizinan lainnya.

“Setiap bakal lokasi Kawasan Industri wajib memiliki dokumen perizinan yang lengkap, harapannya Bulan September bisa diserahkan.” Ungkapnya

Yuwono juga merekomendasikan agar pemilihan lokasi NTB HIP harus berada pada kawasan Hutan Industri bukan Hutan Lindung karena adanya peraturan terkait tidak bolehnya membangun kawasan Industri menggunakan lahan pinjam pakai.