28 September 2022

Pemprov NTB Siapkan NTB HIP Jadi Pusat Pengembangan Industri

Dinas Perindustrian NTB telah menetapkan roadmap tentang Nusa Tenggara Barat Halal Industrial Park (NTB HIP). Kawasan ini sedang diusahakan untuk bisa menjadi pengembangan industri kedepan. Beberapa IKM yang di dorong naik kelas, dalam jangka waktu 2-3 tahun kedepan akan membutuhkan tempat yang kondusif, yang tidak mungkin pelaku IKM NTB bisa memenuhi izin terkait lahan. Pemprov hadir untuk memfasilitasi lahan dan perizinan untuk membantu kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk produk IKM NTB.

NTB Halal Industrial Park diangkat sebagai ciri khas dari Nusa Tenggara Barat. Halal tidak hanya pengertian dari kelompok, tetapi sudah menjamin proses produksinya tidak menggunakan bahan kimia yang merugikan masyarakat bahkan lingkungan termasuk dalam proses distribusi. Selain itu masuk juga terhadap peluang pasar dan keberkahan yang didapatkan.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB menyampaikan dalam agenda Sosialisasi NTB HIP serta Rencana Roadshow Industrialisasi Gubernur NTB HIP yang berlokasi di Aula Halal Industrial Park pada hari Kamis (07/07/2023) terdapat sinergi dan peran yang dimulai dari Lembaga keuangan, logistik, transportasi hingga urban farm atau industri hijau termasuk energi terbarukan.

Nuryanti juga menambahkan HIP NTB membuka pintu untuk investor dan IKM menjadi rantai pasok untuk pemenuhan industry besar. Pilot project pertama menggunakan Kawasan hutan produksi untuk menunjang kebutuhan mandalika atas arahan Gubernur NTB. Namun, yang harus dipersiapkan yakni keuangan dan kawasan untuk membangun proses konektivitas dan sinergi sehingga ekosistem ini berjalan dengan sangat bagus.

Kepala Cabang BNI Lombok, Richard Dahlan menyampaikan, BNI bersedia mendukung dan akan melakukan pertemuan via zoom membahas NTB HIP, bersama dengan Disperin NTB dan BNI Pusat. BNI juga bersedia pembiayaan IKM dengan rekomendasi dari Disperin NTB yang masuk kualifikasi dan kejelasan terkait penjamin. Hal ini dikarenakan fakta yang terjadi dilapangan, perbankan banyak menyalurkan KUR dengan proses yang mudah. Namun, dengan himbauan bahwa pemilik usaha memiliki kewajiban mengembalikan, bukan menjadi dana hibah.

Senada dengan Bank BNI, Perwakilan Bank NTB Syariah, OJK, Asosiasi Kopi Indonesia, Asosiasi Industri Olahan Tembakau, Masyarakat Ekonomi Syariah, dan beberapa IKM yang hadir turut mendukung dan siap untuk bersinergi.

Perwakilan Lombok WomenPreuner Club, Novita, menyampaikan harapannya agar Disperin NTB mengagendakan terkait pelatihan mengelola keuangan UMKM baik mikro maupun menengah dikarenakan banyak sekali pelaku industri atau milennial yang tidak mengerti HPP, provit margin dan yang lainnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Nuryanti menyampaikan dalam roadshow Gubernur NTB ke seluruh kab/kota dalam mensosialisasikan dan mensinergikan program ini dari hulu hingga hilir pada pekan mendatang. Dalam roadshow tersebut juga akan dihadirkan stand stand sebagai fasilitas untuk melakukan konsultasi seperti perizinan, pembukuan keuangan, desain kemasan, dan yang lainnya.