28 September 2022

Sosialisasi Pendampingan Hukum Kejaksaan untuk Peningkatan Penggunaan Produk Lokal dalam Negeri

Mewakili Kepala Dinas Perindustrian NTB, Muhammad Suhaidi, S.Kep M.M.Inov bersama Misbah Ali Asta Nugraha ST.MM hadir dalam kegiatan sosialisasi pendampingan hukum terkait peningkatan penggunaan produk lokal dalam negeri dalam rangka pengadaan barang jasa yang bertempat di Aula Jaksa Agung Kejati NTB, pada hari Kamis, 7 Juli 2022.

Sosialisasi dibuka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Sungarpin, SH., M.Hum., dengan menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Tinggi NTB Hilman Azazi, SH, MM, MH., selaku Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati NTB.

Dalam hal ini untuk penguatan ekonomi daerah Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, peran serta usaha kecil koperasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mewajibkan penggunaan produk dalam negeri bagi pengadaan barang/jasa termasuk juga pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah.

Dalam sambutanya kepala Kejati NTB menyampaikan guna mendukung pelaksanaan dan menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia Presiden telah mengeluarkan INPRES Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk lokal.

Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pendampingan hukum terhadap Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah maupun Badan usaha dalam proses pengadaan barang/jasa dalam rangka memastikan ketaatan pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri dan melaksanakan. Selain itu Kejaksaan juga harus melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pelaku usaha atas pelaksanaan penggunaan produk dalam Negeri.

Dalam kesempatan yang sama Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati NTB Hilman Azazi, SH, MM, MH., selaku narasumber menyampaikan materi dengan tema “Mitigasi Risiko Hukum Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Peengadaan Barang/Jasa Pemerintah”

Dalam penyampaiannya Hilman Azazi lebih banyak berbicara regulasi dan peraturan yang ada seperti UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mewajibkan Pemerintah untuk mengalokasikan paling sedikit 40% produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ada juga PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri mewajibkan penggunaan produk dalam negeri bagi pengadaan barang/jasa termasuk juga pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah.

Selanjutnya beliau menjelaskan tentang Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Junto Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 kewajiban untuk menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam.

Selain itu Peran Jaksa Pengacara disini sangat penting untuk melakukan pendampingan hukum dan penegakkannya untuk menjalankan program P3DN sebagai upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk luar

Ini adalah upaya preventif yang dilakukan oleh JPN agar tidak timbulnya moral hazard (risiko moral) dalam proses pengadaan barang/jasa baik yang dilakukan negara atau pemerintah termasuk BUMN/BUMD maupun badan hukum lainnya untuk terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya menuju NTB Gemilang.

NTBLawanCorona

Industrialisasi

CintaidanBeliProdukNTB

PertumbuhanIndustri

IKMnaikKelas

NTBMandiridanSejahtera

NTBGemilang

DariNTBuntukIndonesia

IKMKerjaKerasIKMNaikKelas