3 Juli 2022

Bimtek Standarisasi SNI dilakukan Kemenperin, Disperin NTB Dukung Penuh Sertifikasi Produk Pangan Lokal NTB

Mewakili Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pembangunan Industri, Lalu Siswadi Handayani, M. Pd menjadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Pemahaman SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu yg dilaksanakan di Hotel Novotel Mandalika, Lombok Tengah. Agenda ini berlangsung selama 3 hari, dimulai pada tanggal 11 sampai dengan 13 Mei 2022. Kegiatan ini ikuti sebanyak 40 peserta yang berasal dari ASN Pembina Industri Lingkup Disperin NTB dan beberapa pelaku usaha lokal baik industri kecil menengah hingga besar.

Adapun beberapa hal yang disampaikan oleh Siswadi, yaitu perlunya memanfaatkan atau menggunakan produk lokal karena dengan kita membeli produk sendiri atau produk lokal berarti kita telah memberi kesempatan terhadap masyarakat lokal untuk tumbuh dan berkembang. Menurutnya, Dinas Perindustrian sebagai tonggak pengembangan produk lokal telah melakukan berbagai upaya atau langkah untuk mendukung dan mengembangkan produk lokal.

“Kami di Disperin NTB tetap melakukan pembinaan dan terus mendukung produk lokal melalui berbagai program seperti pemberian bantuan barang, fasilitasi kemasan produk, pemberian pembinaan dan lainnya.” Tuturnya

Selain itu untuk lebih mendukung pengembangan produk industri pemerintah NTB telah merancang peratutan mengenai Kawasan Industri Halal (KIH) yang diharapkan sebagai pemusatan kawasan industri untuk memudahkan Perizinan, Rantai Pasok, distribusi hingga pemasaran sehingga perkembangan industri mampu untuk tumbuh dan berkembang.

Kegiatan selanjutnya, pemaparan oleh bapak Ir. Enuh Rosdeny M.Eng. selaku Kepala Pusat Perumusan, Penerapan dan Pemberlakuan Standarisasi Industri beliau menyampaikan bahwa dalam Permen No. 86 tahun 2009 mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI). Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh komite teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). SNI disusun dengan maksud untuk membuat pengertian yang sama tentang istilah dan definisi suatu produk pangan, menyeragamkan penamaan atau penyebutan produk pangan serta menyiapkan acuan/pedoman istilah dan definisi dalam rangka standardisasi dan sertifikasi produksi suatu produk pangan.

SNI bersifat sukarela namun dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam SNI. Kegiatan terakhir dilanjutkan dengan tanya jawab dan pelaksanaan Bimtek.