3 Juli 2022

Bentuk Tim Perumus Roadmap HIP, Disperin NTB Gandeng MUI Pusat

Dinas Perindustrian NTB melakukan Rapat Pembentukan Tim Perumus Roadmap Pengembangan Terpadu NTB Halal Industrial Park (HIP) 2022 pada hari Rabu, 13 April 2022 di Ruang Rapat Dinas Perindustrian Provinsi NTB. Dalam Rapat tersebut hadir beberapa pejabat publik untuk memberikan masukan dan ikut merumus rencana kedepan ini diantaranya adalah: MUI pusat yang diwakilkan oleh KH Nuruzzaman, KNEKS, perwakilan dari Jamkrida NTB, Biro Hukum Provinsi, Akademi Hukum UNRAM Inspektorat, KADIN NTB, DLHK Provinsi, dan MUI NTB.

Pembentukan tim perumus ini guna mempercepat tercapainya cita-cita kita bersama agar NTB mempunyai kawasan Industri untuk pelaku industri lokal maupun nasional yang terpusat di NTB dan menumbuhkan ekonomi daerah tersendiri. Selain itu tentu banyak sektor yang bisa tersentuh dengan rencana adanya kawasan industri yang akan di buat di NTB ini dengan nama Halal Industrial Park.

Rapat pembentukan tim dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian dan didampingi oleh Kepala Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Industri Dra Hj. Ely Suryani M. Pd. Dalam rapat tersebut adalah dalam rangka mendengarkan masukan saran untuk langkah awal pengembangan Terpadu NTB Halal Induatrial Park (HIP).

Kepala Dinas Perindustrian diawal rapat memberikan pemantik dengan memaparkan Industrialisasi sebagai program unggulan NTB tentu butuh keseriusan dan peningkatan capaian kedepan untuk NTB, dengan meningkatnya produk-produk IKM NTB yang sudah dihasilkan Dinas Perindustrian tersendiri hadir dengan konsep yang lebih besar untuk memfasilitasi kegemilangan industri yang sudah mulai berjamur di tengah masyarakat, walau dengan skala kecil tapi ini membuktikan bahwa masyarakat NTB siap dengan konsep industri yang ditawarkan.

Dengan adanya rencana Halal Induatrial Park (HIP) ini sebagai tawaran besar untuk pelaku industri NTB pada khususnya untuk meningkatkan kualitas dan kontinyunitas, mudah dan murah bagai masyarakat dan konsumen kedepannya.

Untuk itu perlu difasilitasi peningkatan pelayanan kepada IKM, kecil maupun besar berupa one stop service, rumah produksi sesuai standar BPOM, Fasilitas TTG, pengaduan serta kemudahan mendapatkan bahan baku, maka penting sekali adanya kawasan Industri Halal Terpadu yang kemudian disebut sebagai Halal Industrial Park (HIP) ini.

Dr Muhaimin, dari Akademi Hukum Universitas Mataram mengatakan bahwa ini membuka peluang banyak bagi pelaku Induatri NTB, sehingga dengan adanya Pergub NTB HIP ini akan menjadi payung hukum yang kuat untuk rencana kedepannya. Senada dengan itu Biro Hukum Pemprov NTB juga menyampaikan agar membentuk 3 tim untuk mempercepat rencana ini, seperti Tim penyusunan Roadmap, tim penyusun Pergub dan terakhir adalah tim teknis atau pelaksana.

KH. Nuruzzaman dari MUI pusat juga menyediakan supaya terintegrasi dan bersinggung langsung dengan gagasan Kawasan Industri Halal atau KIH MUI. Secara umum peserta rapat menyambut baik gagasan pengembangan NTB HIP dan berkomitmen untuk saling baju membahu dan membantu dalam pengembangan NTB HIP untuk NTB Gemilang.