3 Juli 2022

Tim Pengawas Gabungan NTB Pantau MGS Curah Sampai ke Masyarakat Sesuai Prosedur

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB Nuryanti, SE., ME, bersama Kapolda NTB Irjen Pol Djoko Poerwanto, Wakapolda NTB Brigjen Pol Ruslan Aspan, dan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB Drs. H. Fathurrahman, M. Si, bertempat di Kantor Polda NTB menghadiri agenda Video Conference Arahan Kelangkaan Pangan Minyak Goreng Upaya Pemerintah Menjamin Ketersediaan dan Stabilitas Harga Minyak Goreng curah dengan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Wakapolri, Komjen Pol Dr Gatot Eddy Pramono, MSi. pada hari Senin, 04 April 2022.

Tindak lanjut dalam hal ini Kapolda NTB akan membentuk Tim Pengawas Gabungan bertujuan untuk memastikan minyak goreng curah sampai ke masyarakat, tidak diperbolehkan untuk export, tidak diperbolehkan untuk re-packing, serta tidak diperbolehkan untuk pelaku industri menengah dan besar.

Tim gabungan tersebut akan terdiri dari Disperin dan Disdag NTB serta bersinergi dengan Polres dan Disperindag Kabupaten/Kota. Menanggapi hal tersebut Kadisperin mengatakan siap bersinergi terkait pengawasan peredaran Minyak Goreng Sawit Curah yang ada di Nusa Tenggara Barat terutama permasalahan tentang re-packing.

“Kami dari Disperin NTB siap bersinergi sebagai tim pengawas gabungan sesuai arahan kemenperin dan kapolri terutama re-packing. Begitu pula dengan Disperindag di Kabupaten/Kota” Ungkapnya.

Kadisperin menambahkan, terkait re-packing tidak bisa dilakukan begitu saja, perlu ada prosedur yang harus di lakukan. Untuk minyak sawit, terkait perizininan wajib memiliki SNI sebagai bukti layak edar.

Dalam peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro dan Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, produsen dan distributor wajib menyediakan dan mendistribusikan MGS curah kepada masyarakat, termasuk UMK. Jika produsen dan distributor terbukti melakukan repacking, industri menengah dan besar, termasuk ekspor akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, denda, hingga pembekuan perizinan berusaha.

Tugas dari stakeholder yang termasuk kedalam satuan gagasan yakni:

  1. Mabes Polri melakukan supervisi dan asistensi;
  2. Memastikan Kesesuaian data dashboard SIMIRAH.id dengan situasi di lapangan (pengawasan melekat);
  3. Melakukan penjagaan dipabrik pengolahan dan pengawalan kendaraan distributor hingga ke pasar atau pengecer;
  4. Melakukan pemeriksaan lapangan dengan bukti administrasi pergeseran MGC bersubsidi mulai dari pengadaan barang mentah, produksi di refinery, pergeseran oleh distributor hingga tiba dipasar;
  5. Deteksi permasalahan realisasi produksi tidak sesuai kontrak
    • Tidak ada bahan baku produksi dengan menelusuri ketersediaan bahan baku dari PKS
    • Kontrak melebihi kapasitas produksi
    • Keraguan pembayaran subsidi dari BPDPKS yakinkan bahwa Pemerintah menjamin pembayaran subsidi sesuai realisasi produksi-distribusi
    • Permasalahan lainnya dengan pelaporan secara berjenjang
  6. Melakukan koordinasi lintas polda terhadap distribusi antar provinsi;
  7. Kendaraan distribusi diberikan penanda berupa stiker atau spanduk “minyak Goreng Curah Bersubsidi” sehingga dapat ditelusuri;
  8. Melakukan penegakan hukum sebagai upaya terakhir “ultimum remedium” bila diperlukan. Jika ditemukan adanya penindakan hukum, maka BB akan segera disalurkan ke masyarakat agar tidak terjadi keterlambatan distribusi yang mengakibatkan kelangkaan.
  9. Melakukan survey ketersediaan dan harga MGC setiap hari di seluruh pasar rakyat.