Dislutkan NTB Sinergikan Industri Garam dan Olahan Laut dengan Disperin NTB

Pejabat Fungsional Pembina Industri, Retno Bintorowati S., S. Pd menghadiri kegiatan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dari kabupaten Kota se Nusa Tenggara Barat serta perwakilan OPD dari Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, Bappeda, serta NGO yang menangani kelautan, perikanan dan kemaritiman pada hari Rabu, 23/03/2022.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP Prov. NTB), Muslim, ST, M.Si menyampaikan target RPJMD DKP Prov. NTB yaitu budidaya lobster dan udang, pengolahan garam, serta tepung ikan. Untuk mewujudkan target RPJMD tersebut diperlukan sinergi dinamis dari sektor hulu ke hilir yang mengandeng stakeholder lain termasuk Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan. Dengan adanya penguatan nilai tambah suatu produk terutama produk olahan hasil laut maka diharapkan akan meningkatkan PDRB provinsi NTB.

Kegiatan sinkronisasi kali ini merupakan jembatan untuk menyelaraskan kebijakan pusat yang diteruskan ke tingkat provinsi dan ditindaklanjuti oleh Dinas di tingkat kabupaten/kota. Selain itu dapat memberi masukan dan gambaran bagi OPD terkait untuk mengusulkan kegiatan atau program pendukung di anggaran masing-masing. Setiap kabupaten/kota memiliki keunggulan program prioritas masing-masing seperti misalnya kabupaten Lombok Barat yang memiliki potensi garam yang memiliki kualitas terbaik di provinsi NTB dapat didorong untuk menjadi sentra untuk memenuhi kebutuhan garam spa dan kosmetik hingga dapat menerbitkan sertifikat dan ijin edar dari BBPOM. Untuk kabupaten Bima dimana produksi garamnya yang melimpah, telah disiapkan mesin pengelolaann garam yang bekerjasama dengan Universitas Trunojoyo Madura agar garam yang dihasilkan dapat memenuhi standar kualitas garam industri maupun garam konsumsi. Demikian pula potensi kabupaten/kota yang lain.

Selain itu dapat dirangkum pula beberapa rencanan program kegiatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD yaitu: kebutuhan untuk pengolahan tepung ikan antara lain tempat penjemuran ikan (untuk memininalisir bau yang ditimbulkan dapat menggunakan mesin pengering) dan mesin penepung ikan. Upaya pendukung peningkatan kualitas garam rakyat untuk dapat distandarisasi sesuai dengan SNI, pengadaan sarana pemasaran di UPI dan pendaftaran OSS dan NIB untuk pelaku usaha olahan ikan.

Pada kegiatan Desk, Dinas Perindustrian masuk ke dalam Desk IV Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimana dalam desk tersebut menampung usulan kegiatan dari masing-masing Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota. Pada kesempatan desk tersebut dapat dicatat antara lain usulan dari Kepala Dinas Kabupaten Dompu yaitu pengelolaan wilayah pesisir dan laut untuk rangkaian desa wisata bahari dan fish estate, transplantasi karang dan apartemen ikan.