Mataram, Jum’at 7 November 2025 – Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Nuryanti, SE., ME., menghadiri kegiatan Coffee Morning yang digelar dalam rangka penjelasan dan pembahasan alokasi anggaran perangkat daerah untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini berlangsung di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, dan dipimpin langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu M. Faozal, serta dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
Dalam forum tersebut, dilakukan pembahasan menyeluruh mengenai arah kebijakan fiskal daerah, penentuan prioritas program pembangunan, serta strategi dalam menghadapi berbagai isu kebijakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Perindustrian NTB, Hj. Nuryanti, memaparkan arah kebijakan program unggulan Disperin NTB tahun 2026 yang berfokus pada penguatan ekosistem industri agromaritim.
Menurutnya, konsep ekosistem agromaritim menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan industri berbasis potensi lokal NTB, yang mengintegrasikan sektor pertanian, perikanan, dan kelautan dengan sektor industri pengolahan.
“Program ekosistem agromaritim ini akan menjadi payung besar dalam pengembangan industri daerah. Kami ingin memastikan bahwa sektor industri di NTB tumbuh selaras dengan potensi sumber daya alam, sekaligus memberikan nilai tambah bagi produk lokal dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Hj. Nuryanti.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Dinas Perindustrian NTB berkomitmen menjadikan tahun 2026 sebagai momentum penguatan rantai nilai industri berbasis sumber daya lokal, peningkatan daya saing IKM, serta percepatan terwujudnya kawasan industri yang terintegrasi dengan ekosistem halal dan berkelanjutan.
Kegiatan Coffee Morning ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan visi pembangunan daerah antara seluruh perangkat daerah agar pelaksanaan program tahun 2026 dapat berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat NTB.