14 Juli 2024

Disperin NTB Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB di Gedung DPRD NTB

Mataram-10 Juni 2024 Mewakili Kepala Dinas Perindustrian NTB, Kepala Bidang Kerjasama investasi, pengawasan dan promosi industri, Arifin SH., MH.  Menghadiri rapat paripurna  DPRD Provinsi NTB di Gedung DPRD NTB.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam hal ini mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-13 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023. Opini WTP tersebut diberikan langsung oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK, Laode Nusriadi, kepada Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB Baiq Isvie Rupaeda.

Laode mengapresiasi Pemprov NTB atas raihan opini WTP ke-13 kali secara berturut-turut. Beliau mengatakan “Kami memberikan aprsiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemprov NTB serta pihak-pihak yang terkait atas prestasi tersebut,”

Laode menekankan pentingnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif dan efisien. Pemprov NTB diharapkan tidak hanya fokus pada pencapaian opini WTP saja, tetapi juga harus membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD bukan hanya sebuah angka dalam laporan keuangan, tetapi juga representasi dari kepercayaan publik serta harapan masyarakat akan peningkatan kualitas hidup mereka,” ujar Laode.

Dalam kesempatan yang sama Pj Gubernur NTB L. Gita mengungkap bahwa “Kami akan jadikan sebagai pemicu semangat untuk terus mengedepankan prinsip transparan dan akuntabel dalam tata kelola pelaksanaan APBD. Catatan-catatan yang diberikan akan kami tindaklanjuti,”

Semoga dengan mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke-13 dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  tahun anggaran 2023 ini menjadikan NTB terus maju melaju.