14 Juli 2024

Disperin NTB Ikuti Diseminasi Layanan Perseroan Perorangan dan Aspotille 2024 oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi NTB

Senin, 27 Mei 2024 – Mewakili Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB Pembina Industri Muda Misbah Ali Astanugraha dan Fungsional Penyuluh Perindag Pertama Tris Setya Arianti mengikuti kegiatan Diseminasi Layanan Perseroan Perorangan dan Layanan Aspotille Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi NTB bertempat di Hotel Aston Inn Mataram yang dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi NTB Bapak Parlindungan, SH., MH.

Peserta kegiatan Diseminasi ini meliputi Organisasi Perangkat Daaerah yang merupakan mitra Kanwil Kemenkumham Provinsi NTB yaitu Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Dinas  Perdagangan Provinsi NTB,  Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, SMK Negeri 1 Mataram, SMK Negeri 2 Mataram, SMK Negeri 3 Mataram, UMKM, Ketua IWAPI serta Jajaran Pelaksana pada Kanwil Kemenkumham Provinsi NTB.

Dari kegiatan tersebut dapat dilaporkan :
A. Perseroan Terbatas Perorangan ini merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan mengenai usaha mikro dan kecil;

– Dasar hukum Perseroan Terbatas Perorangan :
1. Undang – undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran, Peendirian, Perubahan dan Peembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ada pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

– Jumlah UMKM yang mendaftarkan diri untuk Perseroan Terbatas Perorangan di NTB baru mencapai 1.688 dari total 118.612 UMKM yang ada, dimana kecilnya minat IMKM mendaftar menjadi Perseroan Terbatas Perorangan lebih banyak disebabkan adanya kekahawatiran mengenai pelaporan keuangan yang wajib dilakukan dan masalah perpajakan.

B. Layanan Apostille yaitu merupakan suatu layanan penerbitan sertifikat yang mengotentifikasi keabsahan asal mula dokumen beserta tanda tangan pejabat yang mengesahkan dokumen publik tertentu antara lain ijazah, akta lahir dll. Konvensi Apostille, yang dirancang oleh Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional (HCCH), dimaksudkan untuk menyederhanakan prosedur legalisasi dengan menggantinya dengan sertifikasi yang disebut apostille, yang dikeluarkan oleh otoritas yang ditunjuk oleh negara asal. Idealnya, apostille merupakan satu-satunya sertifikasi yang diperlukan, namun dalam beberapa kasus, sertifikasi tambahan di negara asal mungkin diperlukan sebelum apostille diterbitkan. Bagaimanapun, setelah apostille, tidak diperlukan sertifikasi dari negara tujuan.

– Dasar Hukum Aspotille :
1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik
– Negara yang telah berpartisipasi melaksanakan Konvensi Aspotille ini terdiri dari 126 negara termasuk Indonesia.