20 Mei 2024

Direktorat Perwilayahan KEMENPRIN: APHT NTB menjadi Percontohan bagi Provinsi Lain

Kepala Bidang Kerjasama Arifin SH.,MH didampingi Bahrul Helmi, SH mendampingi kunjungan tim Direktorat Perwilayahan Industri berkunjung ke Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Lombok Timur.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr. Ir. H. Iswandi, S. Mi didampingin Kepala Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam Iskandar Zulkarnain, M. Si dan perwakilan dari Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur.

Kunjungan hari ini adalah kunjungan pertama Direktorat Perwilayahan Industri setelah Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) ini diresmikan akhir tahun 2023 lalu. Direktorat perwilayahan juga menyampaikan apresiasi dengan adanya APHT ini karena ini adalah bentuk kerjasama antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang terlihat mudah namun di Provinsi lain susah terlaksana, karena dibeberapa Provinsi lain masih banyak yang berbicara ego antar pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kotanya. beliau melanjutkan, Provinsi NTB sering menjadi percontohan dalam mengatur APHT walaupun ini terbilang baru.

Kepalan Bappeda NTB juga menyampaikan bahwa “kami sering bilang, kalau mau industri ini bergerak, yang paling ready dananya ini adalah dana DBACHT, dan ini peluang untuk bisa menggerakkan industri tembakau dan bukan hanya berbicara tentang rokok”

Beliau juga menyampaikan bahwa industri tembakau sekala rumahan ini perlu berubah, dan kita ingin dari petani, pengusaha rokok, pekerja dan lainnya ketemu di APHT ini, kita ingin belajar hal baru karena budaya disini kebanyakan habya sampai bisa bertani dan menjual tembakau nya ke gudang besar tanpa diolah, dan inila suatu yang baru yang ada”

APHT di Nusa Tenggara memang terbilang sesuatu yang baru, artinya masyarakat sedang beradaptasi untuk memulai industri olahan tembakau ini. Selama ini kita kenal petani tembakau yang ada di NTB juga banyak bekerjasama dengan perusahaan tembakau besar yang hanya sampai menjual tembakau kering ke gudang tanpa ada nilai tambah atau pengolahan menjadi rokok.

Memulai hal yang baru memang tidak gampang, apalagi berbicara tentang tembakau dengan kawasan yang harus disiapkan. Dalam peraturan mentri keuangan Nomor 22 tentang aglomerasi pabrik hasil tembakau dijelaskan bahwa aglomerasi pabrik diperuntukkan bagi pengusaha pabrik dengan skala industri kecil dan industri menengah sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai industri kecil menengah atau usaha mikroskop kecil menengah diselenggarakan di 4 kawasan. Pertama adalah kawasan industri, selanjutnya ada namanya kawasan industri tertentu, sentra industri kecil dan Industri menengah terakhir adalah tempat pemusatan industri tengauakau lainnya yang memiliki kesesuaian dengan tata ruang wilayah.

Semoga dengan berjalannya APHT yangda di Lombok Timur hari ini menjadi langkah baru menuju NTB lebih baik