NTB Siap Menuju Net Zero Emission 2050

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan target untuk menuju Net Zero Emission pada tahun 2050, dengan tujuan mengurangi dampak negatif perubahan iklim dan meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kawasan industri merupakan kawasan yang sangat penting dalam mencapai target ini, karena kawasan industri merupakan lokasi pertumbuhan bisnis sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara khususnya Indonesia.

Selat Lombok sebagai alur laut kepulauan Indonesia merupakan jalur pelayaran Internasional yang dikenal sebagai jalur pelayaran yang sangat sibuk. Pemerintah telah menerbitkan aturan penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture storage) yang tertuang dalam Perpres No. 14 tahun 2024 untuk melakukan pengendalian emisi terhadap kapal-kapal asing di jalur tersebut. Perpres ini mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Sebagai daerah yang terletak di dekat beberapa jalur pelayaran utama dunia, NTB memiliki volume lalu lintas besar yang melewati perairannya setiap tahun. Hal ini menciptakan peluang ekonomi langsung terkait dengan kapal dan bahan bakar baru serta mendukung pembangunan integrasi ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk menjalankan program pemerintah pusat terkait net zero emisi, Pemerintah Provinsi NTB perlu menyiapkan langkah-langkah untuk mendukung industri kecil menengah (IKM) dan mendatangkan kebermanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat NTB. Dinamika pembangunan daerah akan sangat berpengaruh dalam upaya mencapai target net zero emisi. Pemerintah daerah menjadi kunci dalam upaya menekan emisi. Dalam pengendalian emisi karbon, pemerintah daerah dapat berperan dalam membuat kebijakan mengenai pembangunan daerah, melakukan mitigasi perubahan iklim, dan mengurangi emisi pada sektor dan subsektor.

Pemerintah Provinsi NTB menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 2 Februari 2024 yang dihadiri oleh beberapa stakeholder terkait. Kepala Dinas Perindustrian NTB yang diwakili oleh Kabid Kerjasama Disperin NTB Arifin SH., MH menyampaikan bentuk optimisme dan dukungan kebijakan net zero emission melalui Pembangunan Rendah Karbon. FGD membahas peluang dan tantangan emisi karbon menuju net zero emission dan diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif akan pentingnya pembangunan rendah karbon yang ada di Indonesia khususnya daerah NTB.

Munurut Idris Hadi Sikumbang, S.T., M.Eng., M.Si., selaku konsultan bidang kemaritimin perindustrian dan investasi, dibutuhkan keselarasan antara kekayaan sumber daya alam Indonesia dengan perkembangan teknologi agar NTB dapat meraih kemandirian ekonomi, energi, dan industri. Oleh karena itu perlu ada diskusi untuk menemukan solusi memperkuat ekonomi nasional, agar NTB dapat tampil sebagai kekuatan ekonomi dunia yang berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi NTB harus berperan dalam menyediakan infrastruktur dan memfasilitasi industri untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Investasi dalam industri berkelanjutan juga harus didukung untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dalam jangka panjang, meningkatkan kesehatan, meningkatkan impor dan ekspor, dan membantu melindungi keanekaragaman hayati Indonesia.

Selain itu, koordinasi nasional harus menjadi fokus utama. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam memastikan arah, memungkinkan pemangku kepentingan publik dan swasta untuk bekerja sama, serta menciptakan kesepakatan yang solid dari semua pihak. Dengan demikian, NTB dapat menjadi alternatif pengembangan destinasi wisata bahari yang berkelanjutan dan memenuhi keinginan wisatawan dari dalam dan luar negeri.