22 April 2024

Ikuti Instruksi Gubernur NTB ,Disperin hadiri acara sosialisasi Biro Pengadaan/jasa 

Mataram, Kamis, 11 Januari 2024 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Biro Pengadan Barang/Jasa menggelar Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. Acara ini diadakan di Ruang Prim Ballroom Lt. 2 Prime Park Hotel, Mataram, dimulai pukul 08.30 WITA. Peserta terdiri dari Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perindustrian Bapak Rahmat Reza Hamidy, ST, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum Politik, dan Layanan Public Bapak H. Yusron Hadi, ST., MUM., Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Bapak Roni Yuhaeri, A.PI.,M.PI, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bapak Suherman, ST.,MT. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bapak adalah I Wayan Sunanta, SSTP serta perwakilan masing-masing OPD Lingkup Prov. NTB.

Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum Politik, dan Layanan Public membuka acara tersebut, menyampaikan urgensi pemahaman akan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan wilayah Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan sosialisasi dipandu oleh bapak I Wayan Sunanta, SSTP seklau moderator, Materi kegiatan difokuskan pada Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya terkait instruksi Gubernur NTB nomor 027-708 tahun 2023 yang disampaikan oleh bapak Suherman, ST.,MT. Beberapa poin penting yang disampaikan meliputi :

  1. Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Perangkat Darah dan DPRD
  2. Wajib mengumumkan RUP untuk seluruh belanja modal dan belanja operasi tahun 2024 secara terbuka melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) paling lambat ahir januari 2024
  3. Dalam melaksanakan seluruh belanja modal dan belanja operasi wajib dilaksanakan menggunakan apliasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
  4. Tender dan seleksi dapat dilaksanakan mendahului pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Tender Dini / Tender Pra DPA) setelah rencana kerja dan anggaran perangkat daerah ditetapkan oleh DPRD
  5. Pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun anggaran 2024 dapat dilaksanakan oleh PPK Tahun anggaran 2023 sepanjang PPK baru belum di tetapkan.

Peserta terlibat aktif dalam sesi tanya jawab dan diskusi, menciptakan atmosfer yang interaktif dan informatif. Materi kegiatan mendalam membahas aspek-aspek kunci dari kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan landasan yang kuat bagi para peserta untuk mengimplementasikannya dalam tugas sehari-hari. Harapannya, sosialisasi ini akan memberikan kontribusi positif dalam peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di wilayah Nusa Tenggara Barat.