20 Mei 2024

Komitmen Meningkatkan Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi : Disperin Dukung Penuh Kegiatan Public Hearing

Pada Kamis (28/12), Kepala Dinas Perindustrian NTB diwakili oleh Kepala Bidang Sarana, Prasarana, dan Pemberdayaan Industri, Dr. Aryanti Dwiyani, Pejabat Fungsional Pembina Industri Misbah Ali Astanugraha, dan Penyuluh Perindustrian Tris Setya Ariyanti menghadiri kegiatan Public Hearing tentang Standar Pelayanan Publik dan Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik. Acara ini diselenggarakan oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pertanian, di Kantor BSIP NTB, Narmada Lombok Barat.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Perwakilan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Kepala Dinas Perdagangan NTB, Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah, Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram, serta perwakilan Biro Organisasi dan Kepegawaian, juga para perwakilan mitra BSIP, koperasi, petani, dan pelaku usaha. Secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, hadir juga para perwakilan BSIP dan Balai Besar Penerapan (BBP) dari seluruh Provinsi di Indonesia.

Kegiatan Public Hearing ini diselenggarakan dalam rangka implementasi dan komitmen pelayanan publik, public hearing, dan sosialisasi BSIP yang merupakan Badan Pemerintah yang baru berubah dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Transformasi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.

Dalam sambutan, Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian NTB, Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si, menyatakan, “BSIP berperan dalam menentukan standarisasi. Melihat beragamnya komoditas pertanian di NTB, standar untuk komoditas-komoditas tersebut sangat penting. Produk-produk yang terstandar dapat menambah nilai ekonomi dan meningkatkan kualitas, serta mendorong komoditas NTB ke pasar global.”

Kepala Balai juga menjelaskan lebih lanjut tentang tujuan BSIP, seperti meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, dan persaingan usaha yang sehat. Selain itu, BSIP juga bertujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam Perpres No. 117 Tahun 2022, BSIP sebagai unit kerja Eselon 1 Kementerian Pertanian melakukan transformasi dan reorientasi manajemen, seperti mindset, kelembagaan, budaya kerja, digital, dan SDM. BSIP juga melakukan reinvestasi infrastruktur berupa kebun produksi, laboratorium, sarana, dan prasarana lainnya.

Ruang lingkup BSIP mencakup menciptakan dan mengembangkan standar instrument pertanian, melibatkan instrumen fisik, biologi, dan system. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari lahan pertanian, irigasi, pupuk, pestisida, hingga ke varietas tanaman dan ternak, bibit/benih, mikroorganisme, DNA/RNA tanaman dan ternak. BSIP juga fokus pada usaha tani terintegrasi, pasca panen pertanian, bioteknologi pertanian, dan perizinan pertanian.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik oleh jajaran BSIP NTB dan disaksikan oleh Bapak Arya Wiguna, SH., MH., Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI perwakilan NTB. Dengan penuh semangat, dilanjutkan dengan penandatanganan MoU BSIP NTB dengan beberapa stakeholder, seperti Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri UNRAM, Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Lombok Tengah, SMKIT Ulil Albab, dan SMK 1 Pringgasela Lombok Timur.

Public Hearing juga menjadi momentum untuk menerima pendapat, masukan, dan saran dari para peserta. Dengan kerjasama yang baik dan antusiasme dari semua pihak, diharapkan kegiatan ini dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan standar pelayanan publik dan keterbukaan informasi di Provinsi NTB.