Dinas Perindustrian NTB mendapat penghargaan dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Wilayah NTB sebagai apresiasi telah mendukung dan bekerja sama dalam peningkatan layanan Kekayaan Intelektual melalui Mobile Intellectual Property Clinic (Mobile IP Clinic) atau Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Ir. Razilu, M.Si., CGCAE dan diterima oleh Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti., SE., ME (01/09/2022) di Prime Park Hotel. Pemberian Sertifikat Merek secara simbolis juga diberikan kepada Dinas Perindustrian Provinsi NTB yang telah memfasilitasi sertifikasi Merek untuk IKM di NTB.
Dalam sambutannya, Plt. DJKI menyampaikan sebuah kekayaan intelektual merupakan hasil olah pikir dan kemampuan intelektual dari manusia yang pantas untuk mendapatkan penghargaan yang layak untuk itulah perlindungan perlu diberikan negara yang didalamnya terdapat berbagai konsekuensi termasuk salah satu didalamnya adalah konsekuensi hukum.
“Penemu/pencipta/pendesign telah mengeluarkan waktu, pikiran, tenaga maupun biaya untuk menghasilkan karya-karya intelektual, maka sudah selayaknya ia mendapatkan kembali sepantas apa yang sudah dia keluarkan” ungkap Razilu.
Pemberian apresiasi/piagam penghargaan ini rangkaian dari acara Mobile Intellectual Property Clinic (Mobile IP Clinic) atau Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak. Mobile IP Clinic ini adalah hasil inovasi kolaborasi DJKI bersama seluruh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham. Dengan adanya sarana melalui layanan kolaboratif ini memudahkan bagi masyarakat/pelaku usaha mengurus hal-hal yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual. Berbagai kemudahan yang dihasilkan bagi hak kekayaan intelektual ini tentu merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat/pelaku usaha.
Dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas kekayaan intelektual di Indonesia maka Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual menetapkan 16 program unggulan di tahun 2022 yang berfungsi untuk mendukung percepatan target strategis Kementerian Hukum dan HAM bahkan mendukung 7 program unggulan nasional di tahun 2022, salah satu program unggulan tersebut adalah mewujudkan layanan kolaborasi antara Kementerian Hukum dan HAM melalui kantor wilayah dengan stakeholder KI daerah dengan kegiatan mobile id clinic. Melalui kegiatan ini kemenkumham menghadirkan para ekspektis atau para ahli dibidang hak cipta, desain industri, merek, hak paten kepada masyarakat untuk berkonsultasi dan mendaftarkan diri secara langsung.
Saat ini Mobile Id Clinic telah hadir di 29 Provinsi, dimana NTB merupakan Provinsi ke-29. Setelah kegiatan ini besar harapan DJKI agar kolaborasi antara KEMENKUMHAM Wilayah NTB dengan Pemprov, pemerintah kab/kota, perguruan tinggi dan aparat penegak hukum di provinsi NTB dapat terus diperkuat.
Selain Dinas Perindustrian NTB, penghargaan juga diberikan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Polda NTB, DPRD NTB, dan Pemkot Mataram.